Data Tak Akurat, BPS Parigi Harapkan Gunakan Data TNP2K

  • Whatsapp

 

BERKAITAN Dengan sejumlah data SKPD di Kabupaten Parmout, baik dari data kemiskinan, kesehatan dan pendidikan yang tidak akurat, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Parmout mengharapkan agar sejumlah SKPD yang berada dijajaran Pemkab Parmout agar dapat menggunakan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Muat Lebih

Kepala BPS Kabupaten Parmout, Agus Paryanto yang ditemui Kaili Post diruang kerjanya mengatakan, seluruh data yang berkaitan dengan sasaran pembangunan dan IPM di Kabupaten Parmout, seluruhnya ada di TNP2K. Secara langsung pihaknya tidak bisa memberikan data yang dikelolah pihaknya, sebab berdasarkan aturan, data yang dikelolah pihaknya langsung di berikan ke pihak TNP2K.

“Jadi, jika Pemkab Parmout menginginkan data silahkan bermohon atau meminta ke pihak TNP2K. Karena berkaitan dengan data pihaknya tidak bisa serta merta mengintervensi Pemkab Parmout untuk memberikan data begitu saja,” ungkapnya. Dia menuturkan, sebenarnya jika Pemkab Parmout masih menyatakan bahwa ada sejumlah data yang tidak akurat, menurutnya hal itu keliru. Sebab, jika melihat pendataan yang dilakukan pihaknya per tiga tahun sekali hal itu telah melalui pendataan yang independent.

Lanjut dia, berkaitan dengan data kesehatan dan kemiskinan yang saat ini keakuratan datanya masih dilakukan oleh pihak SKPD, menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan dan terkesan buang-buang energy dan buang-buang anggaran pendataan. Sebab, data tersebut telah ada di PNP2K.

Menyinggung data kesehatan yang menurut SKPD masih banyak yang berlum terkafer untuk mendapatkan integritas BPIJKN, kata dia sebenarnya data tersebut telah ada di pihak BPJS dan Bapedda, namun karena pihaknya menilai masih lemahnya koordinasi antara instansi tersebut.

“Dicontohkan, ada sejumlah masyarakat yang ingn mendapatkan kesehatan gratis saat berobat di Rumah Sakit, namun setelah dilakukan pengecekkan terhadap masyarakat tersebut, ternyata keadaan perekonomiannya tidak miskin, melainkan masuk dikategori masyarakat menengah,” ungkapnya.

Menurutnya, mungkin hal seperti itu yang membuat pihak SKPD menjadi dilema. Belum lagi ada sejumlah pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Jadi, kemungkinan besar tidak ada sinkronisasi data antara data SKPD dan TNP2K. Pihaknya mengharapkan, pihak Pemkab Parmout diminta agar bisa mengambil sikap tegas untuk menggunakan data mana yang dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan dan penentuan IPM. ***

reporter: Fharadiba  

Pos terkait

banner 580x60