Ombudsman Minta Walikota Palu Atur Tata Kelola Parkir

  • Whatsapp

REPORTER/EDITOR: MOH. RIDWAN

Akhir-akhir ini banyak keluhan masyarakat mengenai parkir di
Kota Palu. Keluhan itu cenderung mengarah pada mahalnya tarif parkir, khusus
parkir di tepi jalan umum. Menanggapi keluhan itu, Ombudsmn RI Perwakilan
Sulaweisi Tengah (Sulteng) meninta dan menyarankan kepada Walikota agar segera
mengatur tata kelola perparkiran.

Dalam surat resminya yang ditujukan kepada Walikota Palu,
nomor: S-0054/PW 25/0109.2016.04/II/2017 perihal saran perbaikan tata kelola
parkir di Kota Palu. Bahwa Ombudsman RI perwakilan Sulteng telah menerima
pengaduan masyarakat terkait dengan problematika pengelolaan parkir di Kota
Palu.

Masyarakat mengeluhkan juru parkir liar, serta pengenaan
tarif parkir di tepi jalan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku, sehingga menyebabkan timbulnya keresahan bagi pengguna di Kota palu
dan sekitarnya.

“Menindak lanjuti hal tersebut, Ombudsman RI perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan investigasi lapangan, klarifikasi,
koordinasi dengan pemerintah Kota Palu, dan pemeriksaan dokumen terkait laporan
dimaksud. Maka Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menemukan
adanya indikasi terjadinya maladministrasi dalam pengelolaan parkir di Kota
Palu,” jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Sofyan Farid Lemba,
melalui surat resminya, Selasa (21/2).



Menurutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 27 huruf A Peraturan
Daerah (Perda) Kota Palu tentang retribusi jasa umum, bahwa retribusi parkir di
tepi jalan umum ditetapkan Sepeda Motor Rp 1.000 per sekali parkir, mobil
penumpang Rp 2.000 sekali parkir, mobil bus Rp 3.000 sekali parkir, mobil
barang/truk/khusus Rp 5.000 sekali parkir.


Selanjutnya, bahwa bagi PNS Pemkot Palu yang telah mengikuti
parkir berlangganan masih tetap dilakukan pemungutan retribusi oleh juru
parkir, sehingga hal ini sering menimbulkan silang pendapat antara juru parkir
dan pemilik kendaraan.
Pemberlakukan parkir berlanggana terhadap semua PNS lingup
Pemkot Palu tidak didasarkan atas permintaan PNS bersangkutan.

Pemotongan langsung gaji oleh bendahara penerima Dinas
Perhubungan Kota Palu tidak didsarkan dari persetujuan bersangkutan. Mengingat,
tidak ada surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji bagi PNS yang mengikuti
program dimaksud.

Berdasarkan lampiran surat Keputusan (SK) Kepala Dinas
Perhubungan Kota Palu nomor: 550/14.08/PHBKI tanggal 24 Junoi 2016, bahwa
terdapat 224 titik parkir dan 682 orang juru parkir. Dari daftar tersebut
menunjukan bahwa, penentuan titik parkir belum sesua realita di lapangan,
mengingat masih banyak titik parkir yang belum dimasukan, seperti rumah sakit
swasta dan pusat perbelanjaan serta perhitungan titik parkir di pasar yang
dihitung satu titik, padahal kenyataan banyak titik parkir di dalamnya dengan
target berbeda-beda.

“Hampir seluruh juru parkir di kota Palu tidak menggunakan
karcis parkir dalam transaksi retribusi, padahal penggunaan karcis retribusi
merupakan instrumen bagi pemerinta daerah dalam menghitung pendapatan daerah.
Bahkan, Dinas terkait hanya memberlakukan pada beberapa titik parkir, sehingga
hal ini dapat menjadi potensi hilangnya pendapatan daerah karena perhitungannya
hanya dilakukan dengan dasar perkiraan target semata,” tutur Sofyan.

Disamping itu, pengelolaan parkir khusus di bandara masih
dilakukan secara manual dan ditemukan penggunaan karcis parkir yang tidak
diporporasi, sehingga hal ini berpotensi mengurangi pendapata daerah.

“Parkir Rumah Sakit Undata Sulawesi tengah (Sulteng) telah
menggunakan palang parkir otomatis namun belum dimasukan sbagi objek paja
parkir oleh Pemkot Palu.
Memperhatikan temuan tersebut, Ombudsman perwakilan Sulteng
berpendapat, bahwa keberadaan parkir liar telah banyak menimbulkan keresahan di
masyarakat pengguna kendaraan, dan berpotensi terhadaphilangnya pendapatan
daerah. Sehingga, pengabaian atas kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan
penertiban parkir liar merupakan bentuk perbuatan maladministrasi sebaggai mana
dimaksud dalam pasal satu ayat (3) Undang-Undang (UU) nomor 37 tahun 2008
Tentang Ombudsman Republik Indonesia, berupa kelalaian dan pengambilan
kewajiban hukum.

Papar dia, kebijakan pemberlakuan target terhadap juru
parkir dan pengabaian atas penggunaan karcis oleh juru parkir bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni, asas kepastian hukum dan
pelayanan yang baik sebagai mana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huru a dan
huruf h UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.




Berdasarkan pendapat tersebut dan kanketentuan pasal 7 huru
g Jo pasal 8 ayat (2) huruf a UU nomor 37 tahun 2008 Ombudsman RI dan ketentuan
pasal 351 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, urai Sofyan, maka
Ombudsman perwakilan sulteng memberikan saran kepada Walikota Palu yang dirunut
dalam beberapa poin pada surat resminya.
  1. Menugaskan Satpol PP damn Dinas terkait untuk
    melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan melakukan pendataan kepada
    juru parkir di Kota Palu.
  2. Melengkapi seluruh juru parkir dengan atribut
    resmi dan memberikan perlindungan kepada juru parkir melalui program jaminan
    sosial.
  3. Memberlakukan karcis parkir kepada pengguna
    kendaraan sebagai instrumen perhitungan pendapatan daerah.
  4. Melakukan evaluasi terhadap pemotongan langsung
    Gali PNS lingkup Pemerintah Kota Palu, dalam ragka program parkir berlangganan
    dan melakukan penandataan kembali PNS yang ingin mengikuti program tersebut.
  5. Melakukan perhitungan kembali dan penyusunan
    data potensi pendapatan daerah dari sektor parkir, baik retribusi maupun pajak
    parkir melalui pendataan dan penetapan titik parkir sesuai klarifikasinya.
  6. Mempublikasikan tarif parkir dan larangan
    membayar parkir tanpa karcis di tempat umum yang dapat diakses dengan mudah
    oleh masyarakat serta menyediakan sarana pendukung publik melalui hotline
    service dan/atau fasilitas lainnya guna memberikan jaminan atas hak masyarakat
    pengguna layanan. *** 

Pos terkait

banner 580x60