Polemik Sekab Parmout, Ekka Pontoh Bukan Terpidana, Tapi Terdakwa

  • Whatsapp

reporter: Fharadiba

 

Muat Lebih

BERKAITAN Dengan simpang siurnya status terpidana Ekka Pontoh, yang sebagaimana menurut penyataan Bupati  Samsurizal Tombolotutu kepada Kaili Post (21/02.red), bahwa sesuai arahan Kepala Kejaksaan Negeri Parigi (Kejari) mengatakan Ekka Pontoh masih bisa bertugas karena status terpidana belum ada, mengundang polemik. Pernyataan Bupati tersebut dianggap salah satu signal bahaya dalam penanganan kasus Ekka Pontoh.

“Itu bahaya kalau benar ada statement dari Pak Kejari seperti itu. Bupati kan pemimpin daerah ini, bukan orang lain. Kalaupun ada statement seperti itu, harusnya bukan arahan tapi pendapat,” ujar anggota DPRD Kabupaten Parmout, Sugeng Salilama, Rabu (22/2).

Katanya, jika ada pernyataan arahan Kejari seperti itu, maka aksi demo yang dilakukan Forum Komunikasi Pemuda Pantai Timur (FKPPT) Kabupaten Parmout, pada beberapa pekan lalu yang menuntut Ekka Pontoh segera dieksekusi, maka hal itu bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk penuntutan balik, baik dari pihak Ekka Pontoh maupun pihak Kejari. Sebab, kalau status terpidana belum ada namun aksi demo dilakukan berarti ada pencemaran nama baik atau pembunuhan karakter.

“Mengapa saya katakan pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter, karena secara otomatis aksi demo tersebut yang mengatakan Ekka Pontoh terpidana sesuai dengan putusan Mahkama Agung ternyata tidak betul,” ungkapnya.

Kata dia, agar masyarakat tidak resah dengan permasalahan ini, maka sebaiknya Ekka Pontoh sesegera mungkin mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sikap yang dilakukan Ekka sebaiknya melakukan jumpa pers yang dihadiri oleh pihak Kejari.

“Sebaiknya Ekka harus segera mengambil sikap, karena posisi masyarakat saat ini resah dan bertanya-tanya tentang status terpidana Ekka, namun masih menjalankan tugas negara sebagai Sekda Parmout,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihak Kejari juga sebaiknya mengambil sikap tentang polemik ini, agar permasalahan Ekka pontoh tidak berlarut-larut. Karena, jika pihak Kejari tidak mengambil sikap, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa hilang.

Dan pihaknya sebagai lembaga legislatif pun, akan menuai sorotan juga terkait permasalahan Ekka Pontoh. Sebab, jangan nanti masyarakat menganggap, pihak legislatif sengaja tutup mata dengan permasalahan ini.

“Selain lembaga DPRD yang mendapatkan sorotan, mau tidak mau pihak Bupati juga yang bakal menjadi sorotan, sebab Bupati merupakan user dari daerah ini,” tegasnya.

Sementara menanggapi polemik itu, Kejari Parmout, Jurist P. Sitepu secara terpisah diruang kerjanya, (22/2) mengatakan, hasil koordinasi Bupati, Samsurizal Tombolotutu dengan pihaknya terkait status Ekka, pihaknya mengatakan bukan mengarahkan, bahwa status Ekka Pontoh bukan terpidana tapi masih terdakwa.

“Terjadinya status terpidana, jika Ekka Pontoh resmi kami eksekusi. Dan jelas dalam petikan dari MA ke kami, mencantumkan Ekka Pontoh masih posisi terdakwa, walaupun sifatnya sudah jatuh pidana,” ungkap Jurist.

Jadi, berkaitan dengan ucapan Bupati tentang arahan tersebut dibantah oleh oleh Jurist. Menurutnya tidak pernah pihaknya mengatakan arahan tersebut. Dan untuk urusan jabatan Sekda yang kembali dijabat oleh Ekka Pontoh, hal itu bukan urusan pihaknya. “Itu urusan Bupati, apa urusannya dengan saya, kepala daerah ini kan Bupati,” terangnya. ***

 

Pos terkait

banner 580x60