Temuan Mark-Up Baliho, Bupati Parmout Mengaku Tak Tau

  • Whatsapp
Samsurizal Tombolotutu - Bupati Parigi Moutong

MESKIPUN telah masuk tahun ke dua, namun belum ada signal apa-apa terkait temuan Mark Up pengadaan Baliho pada perhelatan akbar event sail tomini tahun 2015 lalu. Padahal diketahui, berdasarkan pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulteng atas pengelolaan anggaran tahun 2015, ditemukan Mark-Up Baliho sebesar Rp 370 juta. Bahkan, terkait hal itu Bupati Parmout, Samsurizal Tombolotutu mengakui bahwa pihaknya hingga saat ini tidak mengetahui temuan Mark Up baliho tersebut.

Publik bertanya-tanya apakah sikap Bupati benar-benar tidak mengetahui hal tersebut, atau Bupati pura-pura tidak tahu, bahkan publik menganggap Bupati terkesan melindungi oknum-oknum tertentu dalam kasus tersebut. Pasalnya, jika melihat pada setiap temuan BPK atas pemeriksaan anggaran daerah, maka selanjutkan pihak BPK mengeluarkan rekomendasi ke pihak Bupati dan pihak DPRD untuk menindaklanjuti temuan tersebut ke setiap SKPD.

Muat Lebih

Bupati Parmout, Samsurizal Tombolotutu yang ditemui Kaili Post, Selasa (21/2) mengatakan, hingga saat ini pihaknya sama sekali tidak mengetahui tentang persoalan itu.

Ketika ditanyakan apakah ia menerima hasil rekomendasi dari pihak BPK atas pemeriksaan anggaran event sail tomini 2015, Bupati menyatakan tidak pernah menerima rekomendasi apa-apa dari BPK.

“Sampai sekarang saya tidak pernah tau tentang kasus baliho itu, dan tentang rekomendasi dari BPK, saya pun tidak pernah lihat dan tidak pernah terima,” ungkap Samsurizal.

Menurutnya, kalaupun Mark Up baliho itu benar adanya, maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak pengelolah Event Organizernya (EO), sebab anggaran dan pengelolaan item dari ivent sail tomini tersebut adalah pihak EO.

“Walaupun penentu harga perkiraan sementara (HPS) nya setiap item itu adalah pihak SKPD yakni Dinas Pariwisata, namun pengelolaannya menjadi tanggung jawab EO. Karena yang menggunakan anggarannya kan pihak EO, bukan SKPD terkait,” ujarnya.

Kata dia, anggaran yang diberikan ke pihak EO saat itu, kurang lebih Rp 13 Milar, dan penggunaan anggarannya pun jelas. Kalaupun pihak BPK menemukan kerugian, maka menurutnya pihak EO yang harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut. Berdasarkan, pemberitaan sebelumnya, menyikapi persoalan temuan BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) atas dugaan Mark-Up Baliho kegiatan pada pelaksanaan event Sail Tomini 2015 lalu, saat ini pihak Inspektorat Kabupaten Parmout berkoordinasi dengan pihak BPK RI perwakilan Sulteng untuk menentukan angka nilai pasti kerugian daerah dari dugaan Mark-Up baliho tersebut.

“Kasus tersebut masih tetap ditindaklanjuti, dan saat ini pihak BPK masih mendalami hitungan berapa angka pasti kerugian daerah yang harus dikembalikan ke kas daerah oleh pihak yang tersangkut dalam kasus tersebut,” ungkap Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Parmout, Masdin, S.Sos yang ditemui Kaili Post diruang kerjanya.

Menurut dia, polemik yang sudah berjalan satu tahun tersebut bukannya tidak ada yang harus dikembalikan, hanya saja saat munculnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas temuan itu, pihak BPK tidak mencantumkan berapa angka pasti yang harus di kembalikan. Yang ada dalam LHP BPK tersebut, hanya mencantumkan penyusunan HPS yang tidak disertai dengan survey harga kewajaran dari pembuatan baliho.

Kata dia, jika pihak BPK sudah menemukan berapa angka pasti kerugian daerah yang harus dikembalikan, maka selanjutnya pihak BPK akan melahirkan surat rekomendasi ke pihak yang bersangkutan untuk menindaklanjuti pengembalian atas temuan itu. Namun, karena pada temuan LHP BPK tahun 2015 lalu belum ada angka pasti temuan, maka pihaknya sebagai lembaga pemeriksa tidak bisa meminta ke pihak mana untuk mengembalikan kerugian daerah tersebut.

“Saya tidak ingin berbicara terlalu jauh, karena persoalan baliho itu masih menjadi gaweannya BPK. Saat ini pun pihak BPK masih mendalami hitungan pasti kerugian yang harus deikembalikan,” terangnya.

Bahkan, rencananya Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi dalam waktu dekat, akan memanggil sejumlah pihak yang dianggap mengetahui pengadaan baliho Sail Tomini untuk diminta keterangan, untuk melengkapi proses Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) terkait adanya dugaan

Mark Up.

Hal itu diungkapkan, Kasi Pidsus Kejari Parigi, Reza Hidayat yang ditemui Kaili Post. Dia mengatakan, sejumlah pihak yang rencananya akan dipanggil pihaknya salah satu diantaranya yakni, PA-PPK yakni Mawardin yang kini menjabat sebagai Kaban Kepegawaian Kabupaten Parmout, untuk dimintai keteranganan berbagai hal tentang proses pengadaan baliho pada pelaksanaan Sail Tomini.

“Ini juga sudah merupakan perintah atasan, dan minggu depan saya akan mengundang PPK-nya,” jelasnya.

Dia mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk pada pihaknya masih sebatas Mark-Up baliho Sail Tomini senilai Rp370 juta. Namun, terkait dugaan-dugaan lainnya yang juga termaksud dalam item pengadaan pada pelaksanaan Sail Tomini, tidak menutup kemungkinan juga akan ditindaklanjuti.

“Yang masih masih soal baliho. Kalaupun ada dugaan lainnya, akan tetap kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Dia mengakui, meskipun dugaan mark up baliho merupakan kasus prioritas ditahun ini, namun pihaknya sedikit terlambat dalam penanganannya, karena terbatasnya personil pada bagian Pidsus serta banyaknya perkara korupsi yang disidangkan.

“Pelan-pelan, secepatnya saya kerjakan. Makanya saya juga mau segera menutaskan persidangan di Palu,” kata dia.

Diketahui beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Parmout meminta secara kelembagaan DPRD Parmout dapat mengeluarkan surat rekomendasi kepada BPK RI perwakilan Sulteng, untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dugaan mark up pada pengelolahaan anggaran pelaksanaan Sail Tomini yang melekat di Dinas Pemuda, Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Parmout, serta termuat dalam LHP BPK 2015 ini.***

 

Reporter: Fharadiba

Pos terkait

banner 580x60