Baleg DPRD Parmout Revisi Dua Perda

  • Whatsapp

PEMERINTAH Kabupaten Parmout melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan pihak Perusahan Daerah (Perusda) mengajukan revisi dua Peraturan Daerah (Perda) kepada Badan Legislasi DPRD Parmout. Kedua Perda yang bakal direvisi tersebut yakni terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda No. 2 tahun 2015, tentang pemilihan kepala desa, dan Raperda tentang Perusahan Umum Daerah (Perumda).

“Perubahan Perda tentang pemilihan kepala desa yang diajukan oleh BPMPD Parmout yakni, menyangkut pencalonan kepala desa. Pada Perda sebelumnya, calon kepala desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, minimal satu tahun lamanya,” ungkap Ketua Badan Legislasi Kabupaten Parmout, Lazim Enggo.

Muat Lebih

Kata dia, dengan lahirnya keputusan Mahkama Konstitusi (MK) kata dia, yang dijelaskan oleh pihak BPMPD, calon kepala desa tesebut tidak harus tinggal di desa yang bersangkutan. Namun, setelah terpilih menjadi kepala desa, harus siap menetap di desa tersebut.

“Kalau Perda sebelumnya, tidak seperti itu. Calon kepala desanya, harus orang di desa itu dan sekurang-kurangnya telah tinggal selama satu tahun, jadi itu yang direvisi,” jelasnya .

Pertimbangan lainnya dilakukan revisi tambahnya, kemungkinan pengalaman secara nasional ternyata sejumlah daerah belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) seperti yang diatur dalam Perda tentang pemilihan calon kepala desa. Misalnya, ada desa-desa yang diwajibkan calon kepala desanya minimal tamatan SMP, tetapi SDM tidak tersedia serta harus merupakan penduduk di desa tersebut, berarti tidak ada figur yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala desa.

“Makanya pihak BPMPD mengajukan kepada kami dilakukan revisi. Dasar lainnya yakni keputusan MK,” ujarnya. Dia menuturkan, dengan pengajuan revisi Perda tentang pemilihan kepala desa tersebut, pihaknya akan memberikan dukungan, karena pihaknya meyakini dengan perubahan nantinya, pemilihan kepala desa di Kabupaten Parmout yang ke empat akan berjalan dengan baik. Namun, pihak BPMPD harus memenuhi persyaratan yakni, diantaranya naskah

akademik, atau penjelasan dan keterangan tentang pentingnya perubahan yang dilakukan serta keputusan MK yang dimaksud juga harus disertakan dalam pengajuan tersebut. Sementara berkaitan dengan pengajuan revisi Perda Perumda dijelaskannya, ada hal-hal yang menjadi perdebatan. Sebab, faktanya sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang No.23, ada sejumlah hal yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) belum diterbitkan.“Sehingga Badan pembentukan Perda menyatakan, jika ini belum ada akan sia-sia dilakukan pengajuan revisi tersebut,” kata dia.

Namun, pihaknya memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan, diantaranya sudah adakah daerah yang membuat Perda tentang Perumda tersebut? Jika memang ada, Kabupaten Parmout memiliki peluang. Olehnya dengan pertimbangan tersebut kata dia, pihaknya meminta Perusahaan Daerah dan Pemkab Parmout untuk memberikan informasi kepada pihaknya dimanakah daerah yang dimaksud dan contoh Perda-nya. Sehingga, berdasarkan hal itu pihaknya dapat mengambil kesimpulan, pembuatan Perda tentang Perumda dimungkinakan.

“Karena sudah ada daerah yang membuatnya tanpa terbitnya PP. Jadi ada peluang untuk dibahas, tapi ini juga belum kami putuskan masih memberikan kesempatan kepada Perusahaan Daerah untuk memenuhi apa yang kami minta,” tuturnya. ***

 

 

Reporter/Editor: Fharadiba

 

Pos terkait

banner 580x60