Jatam Minta Pemprov Sulteng Evaluasi Izin Usaha Pertambangan

  • Whatsapp
Pict : eksplorasi.id

JARINGAN Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah meminta kepada Pemerintah  provinsi Sulteng agar melakukan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) selama ini.

“Dari hasil analisis data yang kami lakukan, seluruh provinsi  di Indonesia ada lima permasalahaan utama yang dialami perusahaan tambang, di antaranya  pelaksanaan kewajiban keuangan, pengawasan produksi pertambangan, pengawasan penjualan dan pengapalan hasil tambang dan pengolahan serta pemurnian hasil tambang,” jelas salah seorang pengurus Jatam, Alkiat, Minggu (5/3).

Muat Lebih

Kata dia, di Provinsi Sulteng, pada tahun 2014 tercatat ada sekitar 443 perusahaan memiliki IUP. Data IUP ini terbagi menjadi dua, IUP Clear and Clean (CnC) sebanyak 244 IUP, dan 199 IUP non CnC. Sebaran IUP tersebut terbagi dalam 12 Kabupaten/Kota.

Sementara, hasil evaluasi korsup minerba pada April 2016 lalu, terjadi penyusutan jumlah IUP yang signifikan. Dinas ESDM Sulteng melaporkan, jumlah IUP yang berstatus CnC menyusut menjadi 168 IUP, IUP berstatus non CnC sebesar 61 IUP dan usulan CnC sebasar 26 IUP. Sehingga total keseluruhan, terdapat 255 IUP CnC dan non CnC di Sulteng.

Di sektor kewajiban keuangan, tercatat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2014 hingga 2016 yang wajib dibayarkan adalah sebesar Rp357,5 miliar, yang terdiri dari royalty dan iuran tetap. Namun, dari jumlah Rp357,5 miliar  hanya Rp134,5 miliar kewajiban yang dibayarkan, dan sisanya, sebesar Rp244 miliar tidak dibayarkan.

Berdasarkan hal tersebut, Alkiat mengemukakan, Pemda harus melihat Permen ESDM Nomor 43 tahun 2015, yang menegaskan pengurusan kewajiban seluruh perusahaan pertambangan harus selesai per tanggal 7 Januari 2017. “Olehnya, untuk perbaikan penataan pertambangan di Sulteng, maka kami menuntut beberapa hal kepada pemerintah,” ungkap Alkiat.

Sejumlah tuntutan di lontarkan Jatam yang diangap urgen itu diantaranya yakni; Gubenur Sulteng segera mencabut IUP yang berstatus Non CnC sesuai dengan tenggang waktu 2 Januari 2016. Kedua; Gubernur segera melakukan evaluasi kembali terhadap seluruh IUP yang berstatus CnC, karena IUP CnC bukanlah IUP tanpa masalah. Ketiga; Kemendagri harus melakukan pengawasan sekaligus memastikan bahwa Gubernur mencabut IUP Non CnC sesuai kewenangannya serta menyiapkan sanksi Kepada Gubernur yang tidak melakukan evaluasi.

Keempat; Pemerintah segera lakukan Koordinansi Lintas Kementeri0an/Lembaga (KL), termasuk dengan Pemda untuk memastikan bahwa korporasi tambang bermasalah tidak mendapatkan layanan publik.***

 

 

Reporter/Editor: Dedi Rahmat dai/Moh Ridawan

 

Pos terkait

banner 580x60