Kadis PU Sigi Diperiksa 7 jam

  • Whatsapp

NYARIS Tujuh jam Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sigi Iskandar Nontji tanpa ditemani siapapun menjalani pemeriksaan di ruangan staf asiten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (As Intel Kejati Sulteng) Selasa (14/3-2017). Menurut keterangan yang dihimpun di Kejati, Iskandar hadir sekitar pukul 9.20 Wita.

Ia langsung masuk ke ruangan penyidik As Intel Kejati. Pukul 12.30 Wita, Iskandar istirahat salat Dhuhur dan makan siang. Dan pada pukul 14.00 Wita, Kadis PU yang sulit ditemui untuk memberikan keterangan sekaitan dengan berbagai kasus proyek di wilayahnya itu kembali lagi menjalani pemeriksaan hingga pukul 15.45 Wita. Iskandar menggunakan baju PDH warna khaki. Iskandar datang ke Kejati memenuhi panggilan penyidik sendirian.

Muat Lebih

Kasi Penkum dan Humas Kejati, Andi Rio Rahmatu, SH yang dihubungi via telepon genggamnya menyebut bahwa pemeriksaan yang dilakukan (14/3) tak lain menanyakan beberapa hal terkait beberapa dugaan korupsi.  “Pemeriksaan yang dilakukan Intel Kejati, hanya ingin kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sigi lebih terang,” ujarnya.

Saat ini pihak Kejati sedang mendalami kasus dugaan korupsi yang di sinyalir berjamaah tersebut. Sebab kasus korupsi tidak bisa dilakukan hanya satu orang saja, tentunya banyak oknum yang terlibat di dalamnya

Dirinya juga mengatakan, pemeriksaan kepala Dinas PU Sigi itu salah satu mendeteksi oknum yang terlibat di dalam kasus dugaan korupsi“Selain mencari titik terang masalah kasus Korupsi di sigi, kami juga mencoba melacak siapa semua yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut,” Tambah Rio

Kerugian negara yang terdapat di Kabupaten Sigi cukup besar. Dari audit BPK RI yang di lakukan beberapa waktu lalu di taksit puluhan miliar yang tidak jelas penggunaannya.Sebelumnya telah diberitakan bahwa terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah (BPK-RI) atas dugaan kerugian negara pada proyek pembangunan jalan di Kecamatan Pipikoro yakni jalur Sadaunta-Lindu dengan anggaran Rp,7,708,641,000, namun realisasinya hanya Rp,6,258,475,440. Dengan demikian menurut laporan BPK RI terjadi kerugian Negara sebesar Rp, 1,152,769,260 pada peket proyek tersebut.

Kemudian paket pembangunan jalan Peana-Kalamanta yang menelan anggaran sebesar Rp,20,348,000,000, tapi realisasi volume hanya senilai Rp, 17,092,320,000. Sehingga diduga telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp, 8,256,788,759. Dengan demikian total dugaan kerugian Negara pada dua paket proyek pembangunan jalan tersebut menurut hasil audit BPK RI mencapai Rp, 9,409,558,019,90 (9,4 M).

Reporter/Sumber: Dedi Rahmat Dai/Deadline-News.Com

 

Pos terkait

banner 580x60