Kepala BKD Parmout Dituduh Terlibat Banyak Kasus

  • Whatsapp
Pic : Sriwijaya Post 

SETELAH Mencuatnya sejumlah kasus, baik kasus status ASN para pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Parmout yang tersandung kasus korupsi, dan kasus Mark Up pengadaan baliho, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Parmout, Mawardin sudah mulai jarang berkantor. Selain itu, Mawardin yang ditemui oleh Kaili Post (27/2-red) terkesan enggan menemui wartawan.

Bahkan, hal itu mulai terlihat sejak kasus pengadaan baliho sail tomini yang disebut-sebut ada keterlibatan Mawardin mulai mencuat dan ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Parmout. Dan sejak mencuatnya kasus tersebut, ditambah banyaknya pemberitaan terkait keterlibatan Mawardin dalam kasus tersebut, hingga kini Mantan Camat Ampibabo itu sulit ditemui.

Muat Lebih

Saat dihubungi melalui nomor teleponnya 081354365xxx, Mawardin terkesan menghindar, meskipun berulang kali dihubungi. Menurut para staf BKD, Mawardin jarang berkantor dan hanya meluangkan waktunya sedikit saat berada di kantor.

Selain itu, Mawardin juga kerap kali berada diluar kota dan banyak pula yang datang ke BKD untuk menemuinya, namun tidak berhasil.

“Kemarin pak Mawardin lagi ke palu. Hari ini (Kemarin, red) pak Mawardin hanya masuk pada pagi hari. Namun, pak Mawardin tidak berada lama di kantor. Begitu pula usai jam istirahat kantor, pak Mawardin tidak kembali lagi ke kantor. Kami tidak mengetahui kegiatan apa yang diikuti oleh pak Mawardin diluar kantor,” ujar salah seorang staf yang enggan namanya dikorankan, Rabu (1/3).

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Parmout, Reza Hidayat mengatakan, sejauh ini pihaknya belum melakukan pemanggilan terhadap Mawardin terkait keterlibatannya dalam kasus pengadaan baliho tersebut.

Hanya saja, pihaknya telah berencana untuk melakukan pemanggilan terhadap Mawardin. Namun, pemanggilan Mawardin tersebut masih sebatas dimintai keterangan usai pemanggilan beberapa pihaknya lainnya yang dianggap terlibat dalam kasus tersebut seperti panitia pengadaan dan PPTK.

“Tinggal melihat seberapa besar tingkat kebutuhan kami untuk memanggil Mawardin. Jika dibutuhkan secepatnya keterangan dari Mawardin, kemungkinan besar Kepala BKD itu akan dipanggil lebih dulu,” katanya.***

Reporter: Fharadiba

Pos terkait

banner 580x60