Menguak Mafia Dana Lahan Pemkab Parmout, Diduga Penikmatnya Anleg dan Pejabat

  • Whatsapp

BELUM Jelasnya penyelesaian temuan BPK RI Perwakilan Sulteng, di 45 titik lokasi pembebasan lahan Pemkab Parmout senilai Rp8 miliar lebih di tubuh Pemerintahan Umum (PUM) Sekretariat Pemkab, kini mulai menyasar ke sejumlah pihak.

Tak tanggung-tanggung sejumlah nama  anggota DPRD dan sejumlah pejabat di bagian PUM kembali diguncang isu dugaan mafia penerima aliran dana uang ganti rugi lahan. Bahkan, sejumlah pejabat eselon II pun dituduhkan kecipratan  aliran dana dari pembayaran tanah milik masyarakat.

Muat Lebih

Seorang sumber yang minta dirahasiakan,  mengaku ia terlibat dan ikut andil di proses pembebasan lahan tersebut. Kepada Kaili Post, Rabu (1/3) ia membeberkan sejumlah bukti, informasi, tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan sejumlah oknum yang dianggap sebagai mafia dalam proses pengganggaran lahan, pengusulan pembebasan lahan hingga pada proses traksaksi pembayaran lahan.

Sumber mengungkapkan, pihaknya sempat menjadi salah satu anggota yang masuk dalam urusan pembebasan lahan selama satu tahun lebih. Namun, setelah mengetahui banyak proses yang dianggapnya melanggar aturan, maka pihaknya mundur dari proses itu.

Lanjut sumber lagi, sebenarnya banyak hal yang dianggap dilematis dalam proses pembebasan lahan tersebut, sebab terlalu banyak kebijakan yang harus dipenuhi dari sejumlah pihak. Tak ditampiknya bahwa kebijakan-kebijakan intervensi dalam hal itu datang dari sejumlah anggota legislatif (Anleg) DPRD Kabupaten Parmout, bahkan intervensi kebijakan itu pun, sering datang dari pimpinan pejabat eselon II.

“Nah, karena kebijakan-kebijakan itulah yang dianggap enteng PPTK pembebasan lahan, yakni Rivani. Karena Rivani yang bertanggung jawab secara administrasi pertanggung jawaban, maka mau tidak mau Rivani yang dijadikan tumbal dalam kasus itu,” ungkap sumber.

Sumber menceritakan salah satu kronologis keterlibatan Anleg DPRD dalam hal pembebesan lahan hingga traksaksi pembayaran lahan. Sebelum adanya penentuan gelontoran anggaran dimasukkan di DPA, pihak Anleg memasukkan proposal usulan lahan yang diminta untuk dibebaskan.

“Salah satu contoh kasus, yakni ada Anleg dari Dapil III dan Dapil IV datang ke bagian PUM, membawa usulan lahan masyarakat yang diminta untuk dibebaskan. Di permintaan usulan pembebasan itu, ada sejumlah deal-deallan yang terjadi. Dari berapa harga permeter lahan, hingga berapa angka yang bisa mereka rampok dari usulan itu. Sehingga, adanya harga yang nilainya melambung tinggi atau harga tidak wajar dari lahan yang akan dibebaskan,” jelasnya.

Namun lanjut sumber, sebelum penentuan angka pasti berapa nilai budgeting dari lahan tersebut, sebelumnya ditemukan kesepakatan tawar-menawar dengan pemilik lahan. Sehingga, jika pemilik lahan menerima angka yang ditawarkan, maka dalam DPA pasti angka harga dari lahan tersebut berbeda jauh.

“Contoh dekatnya, tanah pekuburan yang ada di Desa Jononunu, dalam DPA tercantum 350 juta rupiah, namun kesepakatan yang dibuat antara pemilik lahan dengan pihak PUM hanya 40 juta rupiah, sehingga timbul sejumlah pertanyaan, sisanya dari dana itu kemana? Dan siapa yang nikmati?” katanya.

Bahkan, beberapa contoh kasus lainnya, setelah cair anggaran lahan, selanjutnya pemilik lahan akan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, sisa dari anggaran itu dibagi-bagilah dengan Anleg yang mengusulkan. Dan dari para pejabat eselon II pun ikut meminta sisa hasil dari anggaran yang sama.

“Jadi ibaratnya, uang jin dimakan setan. Sebenarnya, banyak yang berada pada lingkaran hitam itu, namun sayangnya, pihak BPK ataupun DPRD hanya menyorot oknum-oknum yang terlibat secara administrasi dalam kasus itu. Tapi, jika aparat hukum jeli dalam menelisik aliran dana itu kemana semua, pasti akan banyak pihak yang bakal kebakaran jenggot,” ujarnya.

Ditambahkan sumber, pernah terjadi satu kisah, pada pencairan anggaran lahan secara gelondongan, salah satu pejabat eselon II menelfon meminta sejumlah dana dari anggaran lahan itu. Karena sifatnya perintah, maka mau tidak mau permintaannya pun disahuti. Dan tak jarang ketika hari lebaran tiba, banyak petinggi-petinggi hukum yang diantarkan sejumlah uang dari pembebasan lahan, dan nominalnya pun cukup fantastik.

Menanggapi adanya aliran dana ke sejumlah pejabat dan Anleg, salah satu Anggota Panja aset DPRD Kabupaten Parmout, Lazim Enggo yang dimintai keterangannya mengatakan, sejauh ini pihaknya hanya sebatas mencari solusi atas kerugian daerah dan kerugian yang dialami masyarakat pemilik lahan. “Jika ada aliran dana seperti itu, maka cepat atau lambat pasti akan terungkap. Mungkin yang harus lebih berperan adalah pihak hukum,” ujarnya.

Kata dia, kalaupun ada deal-deallan yang terjadi oleh oknum-oknum tertentu dalam pembebasan lahan tersebut, pihaknya tidak bisa berbicara, sebab yang diketahuinya, pengganggaran lahan pada pembahasan di tingkat DPRD hanya secara gelondongan, untuk per itemnya siapa pemilik lahan dan lahan mana yang dibebaskan, hal itu tidak dibahas ditingkat DPRD. ***

 

reporter: fharadiba

Pos terkait

banner 580x60