Minta Proyek Jual Nama Kajati Tangkap !!

  • Whatsapp

AKHIR-Akhir ini sejumlah dinas dan instansi diresahkan dengan banyaknya oknum-oknum meminta-minta proyek atau kegiatan fisik di lingkungan dinas atau satuan kerja (Satker) di lingkungan pemerintahan Sulteng maupun di kabupaten/kota. Ironinya, sejumlah nama pejabat Muspida di Sulteng disebut-sebut meminta jatah proyek.

Bahkan yang menjadi sasaran empuk adalah proyek-proyek yang menggunakan anggaran pusat (APBN) TA 2017 yang berada di Balai Jalan Nasional Sulteng baik di dari PJN satu sampai PJN tiga. Begitu juga proyek di BWSS Wilayah 3 Sulteng dan Sulbar. Beberapa sumber yang ditemui Kaili Post selang sepekan ini banyak yang membenarkan. Bahkan modusnya dengan menyebut-nyebut nama pejabat di Sulteng.

Muat Lebih

Menyikapi hal-hal itu, kemarin (23/03) tiba-tiba Kaili Post memperoleh surat berkop Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang ditujukan pada Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Walikota dan Bupati se Sulteng. Surat yang bertanggal 14 Maret itu menyebutkan, bahwa sejak dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di Kejagung RI tertanggal 12 Pebruari 2017, Kajati Sulteng Sampe Tuah, SH tidak pernah meminta-minta proyek.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa, ia tidak pernah menyuruh atau memerintahkan seseorang untuk mendatangi kantor-kantor di wilayah Sulteng dan kabupaten/kota ‘mengemis’ paket proyek dengan menjual jabatannya sebagai Kajati. ‘’Bila ada yang menggunakan nama Kajati, itu tidak benar,’’ demikian salah satu kalimat (point kedua) dalam surat itu.

Kajati Sampe Tuah bahkan menegasi bila menemukan oknum atau orang yang mencatut namanya agar segera dilaporkan ke Tim Saber Pungli Kajati Sulteng dengan nomor kontak 0813 2954 5000.

KAPOLDA BELUM BERSIKAP

Sementara itu, hingga berita ini dilansir pihak Polda Sulteng belum mengeluarkan sikap yang sama. Padahal dengan ketegasan tersebut agar menjadi jaminan pimpinan instansi, dinas, badan dan pejabat struktural serta Kepala daerah se Sulteng. “Media harus menjadi pengawal hal-hal yang sangat penting untuk transparansi. Media massa harus mendukung sikap pejabat yang anti korupsi, gratifikasi dan kolusi. Begitu sebaliknya harus kritis dan tidak ragu memberitakan pejabat yang memanfaatkan
jabatannya,’’ ujar Pimpinan Besar Tri Media Grup (TMG) Sulteng, Tri Putra Toana semalam. ***

Reporter/Editor: Muhammad fadel/andono wibisono

Pos terkait

banner 580x60