Penerima KIP Donggala ‘Bayar’ Rp30 Ribu

  • Whatsapp

KARTU Indonesia Pintar (KIP) sejatinya diberikan pemerintah Pusat sebagai program mencerdaskan kehidupan bangsa yang diperuntukan kepada warga miskin khususnya peserta didik yang kurang mampu. Namun, niat baik pemerintah pusat ini coba dimanfaatkan sejumlah oknum-oknum tertentu. Dimana, salah satu daerah di Kabupaten Donggala tepatnya di Desa Lende Ntovea Kecamatan Sirenja, penerima KIP harus membayar biaya administrasi sebesar Rp30 ribu/orang. Disinalir praktek ini dilakukan Kepala Desa setempat.

Dari pengakuan warga yang namanya tidak ingin di korankan, ada sekitar 150 orang penerima KIP dimintai biaya administrasi. Padahal, program KIP di sasar kepada warga miskin ini bebas dari pungutan apapun. Program KIP ini juga merupakan nawacita Presiden Joko Widodo.

Muat Lebih

Namun sayangnya, program tersebut justru dimanfaatkan untuk  memperkaya diri oleh orang-orang tertentu. Saat di konfirmasi melalui via telepon genggam, Senin (6/3) salah seorang warga yang mengetahui persoalan tersebut mengaku, hampir 100 lebih warga yang berhak menerima KIP di pungut biaya.

“Warga miskin di Desa Lende Ntovea yang berhak menerima Kartu Indonesia Pintar dimintai uang sebesar Rp 30 ribu. Kalau kami nonton di TV, pemerintah pusat melarang ada pungutan biaya,” kata sember.

jika pungutan sebesar Rp 30 ribu itu di jumlahkan dengan 150 penerima KIP, maka untung didapat oleh pihak pemerintah Desa sebesar Rp 4,5 juta.

Sementara, saat dikonfirmasi melalui via telepon, Kades Lende Ntovea, Rahman L membantah tudingan tersebut. Menurut Rahman, ada orang yang sengaja mengkambing hitamkan dirinya.

Rahman menyatakan, keterlibatan dirinya melakukan pungutan uang kepada warga miskin penerima KIP tersebut tidak benar.

“Tidak benar itu, saya tidak pernah memungut uang Kartu Indonesia Pintar,” ujar Rahman, dari balik gagang handponenya.

Dia mengaku, dari 150 KIP yang di distribusikan melalui via pos untuk warga miskin didesanya, ada sekitar 40 kartu yang saat ini belum tersalurkan kepada kepada pihak penerima.

“Kartu ini kan di distribusi dari kantor Pos oleh Pemerintah Pusat, kemudian pihak Post medistribusikan lagi ke kami, baru kemudian di salurkan kepada warga miskin di Desa Lendi Ntovea,” jelas Rahman. ***

 

Reporter/Editor: Moh. Ridwan

 

 

Pos terkait

banner 580x60