Kadiskes Poso Saksi Dugaan Politik Uang

  • Whatsapp

Foto: Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Poso (foto:Ishaq/KP)
Reporter/poso : Ishaq
BADAN Pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Poso, memanggil Kepala
Dinas Kesehatan (Dinkes) Poso Taufan Karwur bersama dua orang stafnya sebagai
saksi terkait kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) yang digelar Pemkab
bersama pihak Kementerian Kesehatan di Desa Silanca Kecamatan Lage, beberapa
hari lalu yang diduga ditunggangi partai politik (Parpol), Senin (12/11/2018).

Permintaan keterangan saksi tersebut, untuk menindak lanjuti adanya
kasus dugaan politik uang empat orang caleg partai demokrat (PD) yang sempat
membagikan amplop berisi uang kepada ratusan peserta usai sosialisasi Germas di
gelar. Pemeriksaan tersebut dilakukan Ketua Bawaslu Abdul Malik saleh dan
didampingi dua orang anggota komisioner lainnya, selama setengah jam lebih.

Saat dikonfirmasi media di ruangannya, Kadis Kesehatan Kabupaten Poso
Taufan Karwur mengatakan, materi pemeriksaan hanya seputar sejauh mana pihak
Dinas Kesehatan (Dinkes)  terlibat dalam sosialisasi Germas yang
dilaksanakan oleh pihak Kementerian kesehatan (Kemenkes) tersebut.

Dikatakannya, terkait adanya dugaan surat undangan yang diterima
oleh lintas sektoral itu berbeda dengan undangan yang dikeluarkan oleh Pemda
dan Dinkes, yang resmi dari Dinkes Poso pada sosialisasi Germas di Desa
Silanca itu, hanya 25 orang untuk lintas sektoral jajaran Pemda dan kami tidak
pernah memberikan undangan ke pihak DPRD Kabupaten Poso maupun dari unsur
partai tertentu yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Namun yang hadir pada waktu kegiatan itu, ada 300 orang peserta,
lainnya berasal dari caleg Demokrat yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD
kabupaten Poso Ellen Ester Pelealu yang juga sekaligus caleg DPRD untuk
Provinsi Sulteng Dapil Poso.

“Undangan yang ditandatangani oleh Wakil Bupati (Wabub) Poso hanya 25
orang peserta saja, namun, setelah kami pelajari surat dari kementerian
kesehatan itu, bahwa selebihnya ada 275 orang akan diatur dari tenaga ahli
DPR,”  ujarnya.

Ditambahkannya, undangan yang kami terima dari Kemenkes Dirjen
pelayanan kesehatan adalah terkait sosialisasi pelayanan kesehatan tradisional.
Sementara sebagaian peserta lainnya menerima undangan berbeda. Isinya sosialisasi
pelayanan kesehatan dari Dirjen pelayanan kesehatan, dengan mitra kerja komisi
IX DPR Pusat Verna Gladies Inkiriwang.

Ia juga mengatakan, dari laporan anggotanya yang hadir pada waktu
kegiatan tersebut dari awal kegiatan hingga selesai, hampir sepenuhnya diambil
alih oleh panitia lain di luar dari unsur Pemda. Hal ini sudah tidak sesuai dengan
isi yang ada dalam surat undangan tersebut, salah satunya soal protokoler
yang diambil alih oleh oknum Caleg dan para kader PD.

Untuk diketahui, Dinkes Poso juga memastikan selain di Desa Silanca,
kegiatan sosialisasi serupa juga telah dilakukan di tiga lokasi yang berbeda.
Seluruh anggaran pelaksanaan sosialisasi Germas tersebut menggunakan APBN.**

Pos terkait

banner 580x60