KPAI : Berlakukan Kurikulum Darurat di Kawasan Bencana

  • Whatsapp

Sumber: Teropongsenayan
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan ke pemerintah pusat
untuk membuat kurikulum sekolah darurat di daerah-daerah terdampak bencana. Pasalnya,
menurut Retno ruang belajar sekolah darurat tidak nyaman untuk proses
pembelajaran dan jam belajar di sekolah darurat juga lebih pendek waktunya.

“KPAI sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menyiapkan
kurikulum sekolah darurat,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno
Listyarti di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

Oleh karena itu, Retno menyatakan akan mempertanyakan jika pemerintah
tetap menerapkan kurikulum yang berlaku saat ini buat anak-anak di lokasi
terdampak bencana. “Tidak adil menurut saya jika sekolah darurat harus
ikut menerapkan kurikulum nasional yang saat ini berlaku, sementara sarana
prasarana sangat minim, kondisi pendidik dan kondisii psikologis anak-anak juga
masih belum stabil,” tegasnya

Apalagi, wilayah Indonesia memiliki karakteristik geografis rawan
bencana, karena wilayah Indonesia terletak di cincin api dunia. “Indonesia
sangat rawan diguncang gempa hingga gelombang tsunami. Gunung-gunung berapi
yang ada juga menambah rentetan kemungkinan terjadinya bencana,” jelas Retno.
Selain perubahan kurikulum, Retno juga mengatakan perlu adanya
perubahan sistem penilaian terhadap sekolah-sekolah di lokasi terdampak
bencana.

Sementara itu, Komisi VIII DPR enggan disalahkan atau dikambinghitamkan
atas rendahnya anggaran penanggulangan bencana yang dikeluhkan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, saat ini
dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 6,5 triliun untuk rekonstruksi dan
rehabilitasi ada di Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ace menilai kurang tepat bila Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) mengeluhkan anggaran tahun 2019 lembaganya yang terlalu kecil. 

“Jadi sebetulnya soal anggaran mitigasi itu dikembalikan kepada
komitmen Pemerintah sendiri,” kata Ace di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Politisi Golkar ini mengaku, Komisi VIII DPR RI tidak pernah ada maksud
untuk mengetok anggaran BNPB pada tahun 2019 sebesar Rp600 miliar. Sebab, pagu
anggaran mitigasi bencana yang merancang adalah Pemerintah, dan bukan DPR RI. “Kami
komisi VIII dari sejak mendukung anggaran mitigasi bencana, terutama upaya
early warning system kebencanaan,” tuturnya.

Diketahui, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB,
Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, anggaran BNPB pada tahun 2019 sebesar Rp 600
miliar terlalu kecil. Bahkan, Sutopo menyebut anggaran BNPB dari tahun ke tahun
semakin menurun. Untuk tahun 2018, sambung Sutopo, BNPB mendapatkan anggaran
sekitar Rp 700 miliar. “Sistem penilaian dan prinsip keadilan bagi semua anak
didik tidak mungkin disamakan antara sekolah tidak terdampak bencana dengan
siswa di sekolah darurat,” pungkasnya.**

banner 300x90

Pos terkait

banner 580x60