PPID Pemprov Gelar Rapat Evaluasi

  • Whatsapp
PPID se Sulteng kemarin menggelar rapat evaluasi di aula Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah (27/12/18)

Sumber/editor: Humpro sulteng/ramdan otoluwa
UNTUK Meningkatkan kualitas pelayanana masyarakat, khususnya layanan
informasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) se Sulteng kemarin
menggelar rapat evaluasi di aula Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah
(27/12/18).

Kabag Humas, Penerangan & Publikasi Biro Humas & Protokol Pemprov
Sulteng, Adiman,SH  yang juga selaku Ketua Panitia kegiatan evaluasi mengatakan,
tujuan dilaksanakannya evaluasi PPID dan PPIDP lingkup Pemprov untuk mengetahui
sejauh mana pelaksanaan pelayanan informasi di OPD.

Dimana hal ini menjadi tanggung jawab PPID dan PPIDP dan untuk mengetahui
hambatan-hambatan yang dihadapi setiap OPD dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan
informasi publik. Tujuannya, agar dapat mencari solusi yang konkrit setiap
permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Asisten Pemerintahan Umum & Organisasi Pemprov Mulyono saat membacakan
sambutan Gubernur mengatakan bahwa dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara
semakin menyadarkan kita akan betapa pentingnya keterbukaan informasi dalam
setiap segmen penyelenggaraan pelayanan publik.

Menyikapi itu, kata gubernur, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 14
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) yang diharapkan dengan
adanya undang-undang itu dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap
optimalisasi pembangunan, khususnya dengan mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel dan transparan mulai dari pusat sampai ke daerah, tanpa
terkecuali di Provinsi Sulawesi Tengah.
PPID se Sulteng kemarin menggelar rapat evaluasi di aula Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah (27/12/18)
Dengan UU KIP tersebut, memberi suatu garansi kepastian bahwa setiap
warga negara bisa memperoleh informasi-informasi mengenai kebijakan publik baik
yang sudah, sedang maupun yang akan dijalankan oleh badan-badan publik secara
mudah, cepat dan transparan, tanpa sedikitpun dikenai biaya alias gratis dalam
mengaksesnya.  Jelas Gubernur dalam sambutan tertulisnya

Gubernur berharap ke depannya, penyampaian informasi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dapat terjembatani dan tersosialisasi dengan baik
melalui PPID sebagai ujung tombak penyebar luasan data informasi, sekaligus
turut andil dalam upaya pencegahan tindak pidan korupsi sesuai dengan hasil Korsup
KPK.

Selain itu, saat mengawali focus diskusi rapat evaluasi, Kepala Biro
Humas & Protokol Setdaprov Drs.Moh.Haris mengatatakan; PPID maupun PPIDP
merupakan tugas tambahan. Dimana PPID utama melekat Di Bagian Kehumasan dan dibantu
PPID pembantu yang ada di OPD berdasarkan pasal 6 ayat 2 Permendagri 3 Tahun
2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. 

Kementerian
Dalam Negeri dan pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa PPID melekat pada
pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan
dokumentasi dan atau kehumasan  “Berdasarkan Permendagri 3 Tahun 2017,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama itu melekat pada
jabatan struktural yang menangani fungsi Kehumasan,”ungkap Ka Biro Humas &
Protokol.

Pada akhir rapat dirumuskan beberapa poin penting antara lain
memaksimalkan peran PPID di setiap OPD, monitoring website PPID seperti update
berita terakhir dari masing-masing OPD dan update konten serta menyusun
informasi yang dikecualikan di OPD masing-masing misalnya nota dinas, draft
surat yang belum disahkan, data pribadi PNS, dan lain-lain. Rapat diikuti 100
orang peserta yang terdiri  dari PPIDP masing- masing OPD lingkup Provinsi
Sulawesi Tengah.** 

banner 300x90

Pos terkait

banner 580x60