Zulkifli Jabat Kekanwil Kemenkumham

  • Whatsapp
Kementerian Hukum & HAM Sulteng (21/12/2018), dari pejabat lama Juliasman Purba kepada pejabat baru, Zulkifli. 

SERAH Terima Jabatan yang dirangkaikan acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Sulteng (21/12/2018), dari pejabat lama Juliasman Purba kepada pejabat baru, Zulkifli. Juliasman Purba mendapat tugas sebagai Kakanwil Kemenkum HAM Kalimantan Tengah.

Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Longki Djanggola,  staf ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, F. Haru Tamtomo  serta unsur Forkompimda dan para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM.

Muat Lebih

Menurut gubernur, rotasi jabatan sejatinya adalah suatu hal yang lumrah terjadi di semua tatanan institusi. Atas dasar panggilan tugas tersebut, harus terima dengan legowo, ikhlas, tulus dan sabar sebagai wujud prefesionalisme pada amanah tugas dan jabatan tugas yang dipercayakan.

Gubernur juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kakanwil baru Zulkifli. Semoga pascabencana gempa yang terjadi beberapa bulan yang lalu tidak menyurutkan semangat Kakanwil yang baru untuk bertugas di daerah ini. Gubernur menyempatkan diri menyosialisasikan terkait Peta ZRB yang telah di tandatanganinya.

Daerah kita memang daerah rawan bencana, jelas gubernur. ‘’Kalau pun di peta tersebut ada zona aman tetapi kita harus tetap waspada dan kita semua tidak perlu takut bertugas di Sulteng. Di Indonesia ini dimana sih daerah yang tidak rawan bencana? Semua daerah mempunyai potensi rawan bencana. Karena seperti janji Allah SWT, kita mau kemana larinya kalau ajal mau datang di situ juga kita dijemput,’’ jelas Gubernur Longki dihadapan para tamu.

Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, F. Haru Tamtomo  menyampaikan, ada isu aktual yang menjadi program kerja Kemenkum HAM RI tahun 2019. Kemenkumham RI di tahun 2019 berharap terjadi peningkatan jumlah satuan kerja yang meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK).

Tahun ini Kemenkumham mengusulkan 13 satuan kerja dari -+ 900 satuan kerja di Kemenkumhan di seluruh Indonesia. Dari 13 Satker tersebut yang berhasilmelalui proses tahapan dan evaluasi oleh tim penilai eksternal, Kemenpan, KPK & Ombusman. 10 di antaranya telah ditetapkan menjadi Satker WBK.

Hal ini merupakan momentum yang luar biasa dan mendapatkan apresiasi langsung dari Wapres pada hari anti Korupsi 10 Desember kemarin. kalau dilihat dari segi jumlah satker yang mendapat predikat WBK tersebut, kita masih kalah jauh dengan satker aparat penegak hukum lainnya, Polri Tahun ini berhasil menempatkan 60 satkernya meraih WBK demikian juga Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, jelasnya.**

Sumber/editor: Humpro sulteng/ramdan otoluwa

Pos terkait

banner 580x60