Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat di program kementeriaannya. Dengan cara menyelipkan foto dan video pejabat yang cenderung dominan. Mensekneg dan Sekkab juga dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yaitu untuk tahap pencegahan.
Ketegasan Presiden Indonesia mesti sudah ditagih. Keberanian presiden mengingatkan para menterinya yang dari partai politik dan menteri dari kalangan profesional, misalnya menteri BUMN.
Atau kalau presiden Jokowi ingin lebih elegan dan tegas yaitu dengan memberi kesempatan para menteri yang ingin kontestasi ke pemilihan presiden mundur atau diganti. Memang sikap dan pilihan sulit, tapi harus meletakkan pada kepentingan kenegaraan dan berdemokrasi yang tepat. Sehingga tidak akan terus – terusan hal ini berulang setiap putaran konstestasi pemimpin nasional. ***
Oleh : andono wibisono (praktisi media)
