“Yang menurut kita akan sangat berimplikasi pada jumlah terpidana yang harus menjalani hukuman di penjara. Kita tahu bahwa mereka itu sudah sangat membludak dan menimbulkan pelanggaran HAM,” terang dia.
Sebelumnya, Komnas HAM mendesak agar beberapa pasal dalam RKUHP dihapus. Pasal-pasal tersebut dinilai Komnas HAM menghalangi penyelesaian perkara dan rawan melanggar HAM.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing membacakan 3 desakan Komnas HAM atas RKUHP. Selain desakan soal genosida dan kejahatan kemanusiaan, dia menyebut pasal kebebasan beragama, pasal tentang aborsi dan penghinaan presiden serta wapres.
“Komnas Ham mendesak agar, satu, tindak pidana khusus, dalam hal ini genosida dan tindak kejahatan kemanusiaan, ke dalam RKUHP dihapuskan. Karena dikhawatirkan menjadi penghalang adanya penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif, karena adanya asas dan ketentuan yang tidak sejalan dengan karakteristik khusus genosida dan kejahatan kemanusiaan,” ucap Uli.
