POTENSI KORUPSI
Karena proyek penanganan bencana adminitrasinya diurus di tengah transisi kepemimpinan nasional, provinsi dan kabupaten. Yaitu saat Pilpres, dan Pilkada serentak 2024. Hanya pihak tertentu dari BNPB dan BPBD yang terlibat.
Informasi yang dikumpulkan bahkan lelang akan menggunakan E-Katalok dan diduga sudah diarahkan dari Jakarta siapa yang bekerja. Dilindungi oknum APH provinsi sebagai bahan koordinasi. ‘’Tujuh persen dibagi bagi. Proyek ini hampir hilang kalau tidak dijaga,’’ ujar sumber ke kailipost.com di Jakarta.
TIMSES KEPALA DAERAH
Proyek bencana dari APBN juga dimonitor sejumlah elit politik di daerah yang menerima. Bahkan informasinya sudah menjadi jatah oknum timses kepala daerah yang terpilih.
‘’Sudah dimonitor timnya (kepala daerah) malah. PPK saja mereka sudah ‘amankan’ jadi potensi skandal dan mega korupsi awal tahun 2025 sangat besar. Medialah satu satunya cara menekan dan membubarkan rencana jahat merugikan APBN di sana (Sulteng). Kita juga monitor di BNPB siapa saja oknum disini yang main,’’ tandas Presidium Gerakan Indonesia Lawan Korupsi (GELAP) Indonesia Daur Pangabean, di Jakarta Selasa 4 Maret 2025.
Oknum kejaksaan atau Polri daerah yang terlibat ia berjanji tak segan – segan akan melaporkan ke atasannya di Jakarta. ‘’Jangan takut kita sedang berjuang jangan Indonesia makin gelap,’’ tandas Saur. ***
