 |
| Ilustrasi |
Reporter: Firmansyah
MEMASUKI Usianya yang ke 40 tahun, kota Palu saat ini sedang
berbenah diri dalam mewujudkan salah satu programnya. Yaitu menjadikan Palu
sebagai kota destinasi wisata. Namun dalam sektor lainya, menurut salah seorang
legislator Dekot, masih terdapat beberapa kelemahan.
berbenah diri dalam mewujudkan salah satu programnya. Yaitu menjadikan Palu
sebagai kota destinasi wisata. Namun dalam sektor lainya, menurut salah seorang
legislator Dekot, masih terdapat beberapa kelemahan.
Ialah Moh Rizal, salah seorang anggota komisi A,
kepada media ini, Selasa (25/9/2018) menekankan agar validasi dan verivikasi
data masyarakat muskin yang ada di kota Palu, perlu dibenahi, sehingga program
pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.
kepada media ini, Selasa (25/9/2018) menekankan agar validasi dan verivikasi
data masyarakat muskin yang ada di kota Palu, perlu dibenahi, sehingga program
pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.
Menurut Rizal, faktor yang menyebabkan sehingga
tidak sempurnanya validasi data, disebabkan tidak maksimal petugas dalam melakukan pendataan. Seharusnya
pemerintah melakukan pengkajian terlebih dahulu, setelah itu program
dijalankan. Dari hasil temuan di lapangan ungkap Rizal, ada dua poin yang masih
perlu dibenahi. Karena masih terdapat titik kelemahan, Misalnya untuk bidang
kesehatan. Masih banyak warga Palu yang belum terdata sebagai peserta manfaat
BPJS miskin.
tidak sempurnanya validasi data, disebabkan tidak maksimal petugas dalam melakukan pendataan. Seharusnya
pemerintah melakukan pengkajian terlebih dahulu, setelah itu program
dijalankan. Dari hasil temuan di lapangan ungkap Rizal, ada dua poin yang masih
perlu dibenahi. Karena masih terdapat titik kelemahan, Misalnya untuk bidang
kesehatan. Masih banyak warga Palu yang belum terdata sebagai peserta manfaat
BPJS miskin.
” Ada masyarakat memiliki kartu BPJS, namun kartunya tidak
aktif. Saat kita konfirmasi ke BPJS, menurut mereka itu adalah kewenangan
Kementerian Sosial. Dari Dinsos juga menyatakan karena faktor pendataan dar
kelurahan, ” tandasnya.
aktif. Saat kita konfirmasi ke BPJS, menurut mereka itu adalah kewenangan
Kementerian Sosial. Dari Dinsos juga menyatakan karena faktor pendataan dar
kelurahan, ” tandasnya.
Untuk sektor pendidikan, Rizal menambahkan bahwa
masih perlu dievaluasi lagi, utamanya terkait efisiensi penambahan jam belajar
agama di sekolah. Menurut hematnya, penambahan kurikulum pelajaran khususnya Al
Quran, sebaiknya dialihkan ke Taman Pengajian (TPA) atau mesjid yang ada di
setiap kelurahan di kota Palu.
masih perlu dievaluasi lagi, utamanya terkait efisiensi penambahan jam belajar
agama di sekolah. Menurut hematnya, penambahan kurikulum pelajaran khususnya Al
Quran, sebaiknya dialihkan ke Taman Pengajian (TPA) atau mesjid yang ada di
setiap kelurahan di kota Palu.
Hal itu bertujuan agar sekolah, tidak terbebani
dengan adanya jam tambahan tersebut. Selain itu juga perlu adanya pemerataan
pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Termasuk pengadaan fasilitas komputer di
sekolah SMP di kota Palu. Olehnya, melalui momen Ultah kota Palu yang ke empat puluh, dia
memberikan masukan agar pemkot bisa membenahi terkait validasi dan verifikasi
data masyarakat miskin, sehingga penganggaranya dapat mencapai sasaran yang tepat,
akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan baik dari sektor ekinomi, pendidikan,
kesehatan warga.**
dengan adanya jam tambahan tersebut. Selain itu juga perlu adanya pemerataan
pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Termasuk pengadaan fasilitas komputer di
sekolah SMP di kota Palu. Olehnya, melalui momen Ultah kota Palu yang ke empat puluh, dia
memberikan masukan agar pemkot bisa membenahi terkait validasi dan verifikasi
data masyarakat miskin, sehingga penganggaranya dapat mencapai sasaran yang tepat,
akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan baik dari sektor ekinomi, pendidikan,
kesehatan warga.**
