Reporter: Ikhsan madjido
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) mendukung pengangkatan tenaga honorer K2
Sulawesi Tengah jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dukungan ini
sebagai tindak lanjut pertemuan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I)
Provinsi Sulteng dengan pemprov yang dihadiri anggota DPRD Sulteng.
Sulawesi Tengah jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dukungan ini
sebagai tindak lanjut pertemuan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I)
Provinsi Sulteng dengan pemprov yang dihadiri anggota DPRD Sulteng.
“Surat resmi dukungan yang ditujukan ke Menpan RB telah ditanda
tangani bapak gubernur dan akan kami antar langsung ke menteri,” kata
kordinator wilayah (korwil) FHK2I Sulteng, Rahmaningsi K Salilung kepada Kaili
Post di kantor gubernur, Jum’at (21/9/2018) sore.
tangani bapak gubernur dan akan kami antar langsung ke menteri,” kata
kordinator wilayah (korwil) FHK2I Sulteng, Rahmaningsi K Salilung kepada Kaili
Post di kantor gubernur, Jum’at (21/9/2018) sore.
Pemprov memberi dukungan karena memahami bahwa para tenaga honorer
telah bekerja dan mengabdi pada berbagai unit kerja di lingkup pemprov,
pemkab/pemkot. Sehingga dengan dedikasi dan pengabdian tersebut kiranya
pemerintah pusat memberikan perhatian dengan menyiapkan kebijakan nasional
untuk mengangkat tenaga honorer jadi ASN.
telah bekerja dan mengabdi pada berbagai unit kerja di lingkup pemprov,
pemkab/pemkot. Sehingga dengan dedikasi dan pengabdian tersebut kiranya
pemerintah pusat memberikan perhatian dengan menyiapkan kebijakan nasional
untuk mengangkat tenaga honorer jadi ASN.
Tentu saja dengan dukungan ini pemprov senantiasa mengikuti
ketentuan dan peraturan yang nantinya diberlakukan oleh pemerintah pusat
terkait hal ini. Diketahui, Senin (17/9/2018) FHK2I melakukan aksi damai di
DPRD Sulteng dan hasil pertemuan dengan DPRD, Gubernur yang diwakili Kepala BKD
dan Kepala Satpol PP merekomendasikan antara lain mendesak pemerintah pusat
menunda pelaksanaan test CPNS dan merevisi UU ASN.**
ketentuan dan peraturan yang nantinya diberlakukan oleh pemerintah pusat
terkait hal ini. Diketahui, Senin (17/9/2018) FHK2I melakukan aksi damai di
DPRD Sulteng dan hasil pertemuan dengan DPRD, Gubernur yang diwakili Kepala BKD
dan Kepala Satpol PP merekomendasikan antara lain mendesak pemerintah pusat
menunda pelaksanaan test CPNS dan merevisi UU ASN.**
