 |
| Gubernur Sulteng menjemput Menkopolhukam RI agenda peninjauan huntara Petobo dan evaluasi penangangan likuifaksi Balaroa serta arahkan ke jajaran Transisi darurat, Jum’at (26/10/2018) |
PALU (Kaili Post) – Masa tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi, tsunami
dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berakhir, Jumat
(26/10/2018). Pada hari terakhir itu, Satgasgabpad pada
pelaksanaan pembersihan Petobo masih menemukan 5 Korban meninggal dan langsung
diserahkan kepada keluarga untuk dikuburkan.
dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berakhir, Jumat
(26/10/2018). Pada hari terakhir itu, Satgasgabpad pada
pelaksanaan pembersihan Petobo masih menemukan 5 Korban meninggal dan langsung
diserahkan kepada keluarga untuk dikuburkan.
Sampai hari terakhir masa tanggap darurat, korban meninggal
sebanyak 2.086 jiwa, korban luka-luka 4.438 orang, korban hilang, 1.075 orang,
dan penduduk mengungsi sebanyak 206.494 orang. Sementara jumlah rumah yang terdata
sejumlah 68.451 unit.
sebanyak 2.086 jiwa, korban luka-luka 4.438 orang, korban hilang, 1.075 orang,
dan penduduk mengungsi sebanyak 206.494 orang. Sementara jumlah rumah yang terdata
sejumlah 68.451 unit.
Selanjutnya
saat ini sangat dibutuhkan Validasi data untuk menuju satu data untuk dijadikan
bahan kebijakan Pemerintah pada masa transisi darurat dan masa rehabilitasi dan
rekontruksi.
saat ini sangat dibutuhkan Validasi data untuk menuju satu data untuk dijadikan
bahan kebijakan Pemerintah pada masa transisi darurat dan masa rehabilitasi dan
rekontruksi.
Pada
rapat koordinasi, Kamis (25/10/2018) Gubernur Sulawesi Tengah, H Longki
Djanggola menegaskan perlunya validasi data korban meninggal dan siapa ahli
warisnya.
rapat koordinasi, Kamis (25/10/2018) Gubernur Sulawesi Tengah, H Longki
Djanggola menegaskan perlunya validasi data korban meninggal dan siapa ahli
warisnya.
“Agar
pemda dalam hal ini Capilduk, lurah dan kades untuk memvalidasi datanya,
kemudian diterbitkan SKnya sebagai bahan data pemberian santunan dari Depsos,”
terang gubernur.
pemda dalam hal ini Capilduk, lurah dan kades untuk memvalidasi datanya,
kemudian diterbitkan SKnya sebagai bahan data pemberian santunan dari Depsos,”
terang gubernur.
Yang
perlu juga divalidasi jumlah rumah yang hilang dan hancur, rusak berat dan
rusak ringan, dan yang lebih penting jumlah pengungsi by name by address tujuannya
kata Menkopolhutkam untuk kebijakan pemberian Jadup dan dasar Gubernur untuk
usulan penambahan cadangan beras ke Bulog pada masa transisi Darurat.
perlu juga divalidasi jumlah rumah yang hilang dan hancur, rusak berat dan
rusak ringan, dan yang lebih penting jumlah pengungsi by name by address tujuannya
kata Menkopolhutkam untuk kebijakan pemberian Jadup dan dasar Gubernur untuk
usulan penambahan cadangan beras ke Bulog pada masa transisi Darurat.
Dengan semakin kondusifnya
situasi masyarakat Kota Palu, Sigi dan Donggala, sehingga penarikan personil
TNI sudah mulai dilaksanakan.**
