84 Hari Lagi Pemilu
 |
|
Reportase: andono wibisono
|
PEMILU 17 April sisa 84 hari lagi dalam hitungan normal. Tetapi bila
dikurangi hari libur, tak kurang dari 60 hari lagi. Praktis tidak lama.
Sejumlah calon legislatif dan anggota DPD RI pun turun naik ke Dapil
masing-masing melakukan kampanye. Tak sedikit mereka juga menjadi ‘petugas’ KPU
menerangkan lima warna surat suara, karena ada ketambahan satu surat suara
untuk Capres.
dikurangi hari libur, tak kurang dari 60 hari lagi. Praktis tidak lama.
Sejumlah calon legislatif dan anggota DPD RI pun turun naik ke Dapil
masing-masing melakukan kampanye. Tak sedikit mereka juga menjadi ‘petugas’ KPU
menerangkan lima warna surat suara, karena ada ketambahan satu surat suara
untuk Capres.
Berikut penuturan caleg dan calon DPD RI 2019 usai kampanye dan rehat
sejenak di Palu. Adalah Lasnardi Lahi, Caleg Dapil Parigi Moutong dari PDI-P.
Menurutnya, masa panjang kampanye ternyata tidak juga dimanfaatkan struktur KPU
hingga PPS/KPPS dan PPK untuk masif melakukan sosialisasi ke pemilih. Ia tak
jarang menemui ketidak-mengertian pemilih tentang lima surat suara dan warna
setiap surat suara untuk memilih apa. ‘’Mayoritas yang saya temui itu di
sepanjang Dapil Parigi Moutong ketika kampanye,’’ terangnya.
sejenak di Palu. Adalah Lasnardi Lahi, Caleg Dapil Parigi Moutong dari PDI-P.
Menurutnya, masa panjang kampanye ternyata tidak juga dimanfaatkan struktur KPU
hingga PPS/KPPS dan PPK untuk masif melakukan sosialisasi ke pemilih. Ia tak
jarang menemui ketidak-mengertian pemilih tentang lima surat suara dan warna
setiap surat suara untuk memilih apa. ‘’Mayoritas yang saya temui itu di
sepanjang Dapil Parigi Moutong ketika kampanye,’’ terangnya.
Wadi, sapaan akrabnya enggan berspekulasi. Apakah masalah dana
sosialisasi atau lemahnya pengawasan KPU atas kinerja strukturalnya. ‘’Itu
ranah KPU menjawab. Yang saya ketahui itu di lapangan. Masih banyak pemilih
yang masih buta warna surat suara,’’ tandasnya. Ia pun menguatirkan, pemilih –
pemilih pemula dan pemilih manula yang belum paham benar warna surat suara
akibatnya salah mencoblos bukan karena salah pilihan. “Ini yang berbahaya,’’
akuinya.
sosialisasi atau lemahnya pengawasan KPU atas kinerja strukturalnya. ‘’Itu
ranah KPU menjawab. Yang saya ketahui itu di lapangan. Masih banyak pemilih
yang masih buta warna surat suara,’’ tandasnya. Ia pun menguatirkan, pemilih –
pemilih pemula dan pemilih manula yang belum paham benar warna surat suara
akibatnya salah mencoblos bukan karena salah pilihan. “Ini yang berbahaya,’’
akuinya.
Hal senada juga diakui Datu Wajar Lamarauna, Caleg Gerindra untuk Dapil
Banawa di Kabupaten Donggala. Ia mengaku masih banyak pemilih di Dapilnya masih
binggung dengan warna surat suara untuk pemilihan apa. Terlebih ada warna
abu-abu untuk Capres. Namun, baginya untuk surat suara Capres dan DPD RI masih
dapat terantisipasi karena ada foto. “Pemilih mudah memahami karena ada foto. Yang susah itu surat suara
untuk Caleg kabupaten, propinsi dan DPR RI, tidak menggunakan foto hanya nama dan warnanya
mereka rata-rata belum hafal,’’ terang Ketua DPD Gerindra Kabupaten Donggala
itu.
Banawa di Kabupaten Donggala. Ia mengaku masih banyak pemilih di Dapilnya masih
binggung dengan warna surat suara untuk pemilihan apa. Terlebih ada warna
abu-abu untuk Capres. Namun, baginya untuk surat suara Capres dan DPD RI masih
dapat terantisipasi karena ada foto. “Pemilih mudah memahami karena ada foto. Yang susah itu surat suara
untuk Caleg kabupaten, propinsi dan DPR RI, tidak menggunakan foto hanya nama dan warnanya
mereka rata-rata belum hafal,’’ terang Ketua DPD Gerindra Kabupaten Donggala
itu.
Tak jarang, baik Datu dan Wadi akhirnya mau tidak mau turut memberikan
pendidikan dan simulasi Pileg ketika kampanye. “Tujuannya, agar para pemilihnya benar-benar dapat
dipastikan nantinya mencoblos dengan benar,’’ terangnya. Datu pun sama, enggan
menimpakan kesalahan ini hanya pada KPU dan Bawaslu. “Ini hajatan politik berbangsa dan bernegara.
Sepanjang masih bisa kita lakukan ya jalani saja mengalir,’’ ucapnya.
pendidikan dan simulasi Pileg ketika kampanye. “Tujuannya, agar para pemilihnya benar-benar dapat
dipastikan nantinya mencoblos dengan benar,’’ terangnya. Datu pun sama, enggan
menimpakan kesalahan ini hanya pada KPU dan Bawaslu. “Ini hajatan politik berbangsa dan bernegara.
Sepanjang masih bisa kita lakukan ya jalani saja mengalir,’’ ucapnya.
Lantas apa kata calon DPD RI, Yunan Lampasio? Calon dengan banyak tagline niat seputih
rambutnya itu mengaku selama berkampanye banyak menemukan kesulitan ketika
sudah pada tahap upaya simulasi dengan pemilih. “Ya karena kita calon DPD selalu saya ingatkan
surat suara warnanya merah dan ada foto. Tapi semua kabupaten dari 12 kabupaten
yang sudah saya kampanye umumnya itu,’’ akunya pula.
rambutnya itu mengaku selama berkampanye banyak menemukan kesulitan ketika
sudah pada tahap upaya simulasi dengan pemilih. “Ya karena kita calon DPD selalu saya ingatkan
surat suara warnanya merah dan ada foto. Tapi semua kabupaten dari 12 kabupaten
yang sudah saya kampanye umumnya itu,’’ akunya pula.
Bahkan Yunan berani memastikan, jangankan di kampung-kampung atau di
desa, di Kota Palu saja masih banyak pemilih yang belum mengetahui warna surat
suara sebanyak lima lembar itu. “Bisa coba-coba saja dites. Pasti masih ada yang belum tahu. Terlebih
dengan kondisi pascabencana begini. Jadi sebenarnya tugas penting KPU itu ini
dulu dipastikan apa iya pemilih sudah clear soal warna surat suara,’’ ujarnya
bertanya.
desa, di Kota Palu saja masih banyak pemilih yang belum mengetahui warna surat
suara sebanyak lima lembar itu. “Bisa coba-coba saja dites. Pasti masih ada yang belum tahu. Terlebih
dengan kondisi pascabencana begini. Jadi sebenarnya tugas penting KPU itu ini
dulu dipastikan apa iya pemilih sudah clear soal warna surat suara,’’ ujarnya
bertanya.
Di sisi lain, banyaknya baliho dan pemasangan APK yang bukan di lokasi
ditentukan KPU tidak ditertibkan membuat kualitas Pemilu 2019 belum banyak
berubah dari 2014. “Yang
baik baru KPU Tolitoli sejauh pemantauan saya kampanye. Tidak ikut aturan di
titik yang ditentukan, baliho diturunkan,’’ tandasnya.
ditentukan KPU tidak ditertibkan membuat kualitas Pemilu 2019 belum banyak
berubah dari 2014. “Yang
baik baru KPU Tolitoli sejauh pemantauan saya kampanye. Tidak ikut aturan di
titik yang ditentukan, baliho diturunkan,’’ tandasnya.
Kesemua nara sumber mengharapkan sebenarnya KPU dapat melibatkan media
cetak, radio dan TV lokal untuk menyosialisasikan tahapan tahapan Pemilu.
Terlebih dengan anggaran Pemilu terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia kali
ini, yaitu hampir Rp8 triliunan. “Kan bisa semua media harian cetak dikumpul. Ditunjuk untuk
menyosialisasikan tahapan per Dapil. Dengan target sampai ke desa dan kelurahan
lewat struktur KPU. Radio tiap hari masifkan iklan warna surat suara apalagi
katanya RRI radio Pemilu tapi mana ada iklan soal lima surat suara dengan
masif,’’ tandas Wadi kesal. **
cetak, radio dan TV lokal untuk menyosialisasikan tahapan tahapan Pemilu.
Terlebih dengan anggaran Pemilu terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia kali
ini, yaitu hampir Rp8 triliunan. “Kan bisa semua media harian cetak dikumpul. Ditunjuk untuk
menyosialisasikan tahapan per Dapil. Dengan target sampai ke desa dan kelurahan
lewat struktur KPU. Radio tiap hari masifkan iklan warna surat suara apalagi
katanya RRI radio Pemilu tapi mana ada iklan soal lima surat suara dengan
masif,’’ tandas Wadi kesal. **
