editor senior : andono wibisono | in-depth
JAKARTA – Sejak 2006 pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung. Setiap pemilih di DPT datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Ada penyelenggara namanya KPU. Ada pengawas namanya Panwaslu dan dilembagakan menjadi Bawaslu.
Bila dilakukan serentak, seperti 2024 lalu maka ada 514 kabupaten dan 98 kota ditambah 38 provinsi seketika menyelenggarakan hal yang sama. Biaya politik sangat mahal. Sejak mencari partai politik, sampai kampanye hingga biaya saksi serta biaya hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Seketika itu ratusan triliun rupiah. Begitu sangat mahal alat kekuasaan yang namanya demokrasi. CNBC menulis total anggaran Pilkada serentak dan Pemilu 2024 Rp110 triliun.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di hari ulang tahunnya ke 27 belum lama ini meminta DPR dan pemerintah mengkaji Pilkada di masa datang. Selain biaya tinggi juga tidak menjamin demokratisasi. Satu lagi, proses politiknya panjang dan tidak efisien. Di sisi lain, kata Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar.
Terpisah Senin malam (28/7/2025) Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia mengaku sejak lama partainya sudah menyiapkan skema pemilihan kepala daerah. Salah satunya, skema alternatif yaitu Pilkada bupati, wali kota dan gubernur cukup di DPRD. Bahlil juga setuju terlalu panjang, boros dan potensi efek politik dukungan antar pendukung tidak sehat.
Bagaimana dengan partai politik lainnya? Bila PKB dan Partai Golkar sudah satu ‘jalan pulang pemilihan di DPRD’ maka hanya menunggu beberapa parpol lagi. Utamanya Partai Gerindra bila setuju, maka kelar sudah apa apa. UU Pilkada segera direvisi dan diselaraskan dengan UUD 1945. ***
