SULTENG – Tuntutan ke Jakarta keadilan anggaran bagi daerah penghasil nikel dan emas, sawit dan sumber daya alam terus diresonansi sampai ke istana Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana mashab ekonomi Sumitro Djojohadikusumo.
Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri kembali melontarkan kritik pedas ke pemerintah pusat terkait alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai masih jauh dari optimal bagi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2026.
