Bapenda Pemprov Sulteng Disorot BPK RI Terkait Bocor Pajak Rp17,44 Miliar TA 2025 

  • Whatsapp

PALU – Masih ingat Presiden Prabowo Subianto ketika kampanye gebrak – gebrak meja, ‘’Bocor !!! Bocor !!’’ Kini akan akrab di telinga masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. 

Karena Badan Pemeriksa Keuangan RI, menemukan sejumlah variabel potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp17,44 miliar. Lantas siapa yang bertanggung jawab? 

Tahun 2025, adalah awal pemerintahan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A Lamadjido. Demikian juga dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah telah berganti. 

Temuan BPK RI, merekomendasikan agar Bapenda Sulteng menyeriusi kebocoran pendapatan daerah dari pajak Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan Tanah, dan Pajak Alat Berat yang beroperasi di wilayah pertambangan baik golongan C, golongan B dan golongan A. BPK merilis sekira Rp17,44 miliar. 

Tapi tidak dengan anggota DPRD Sulteng dikenal ‘memerahkan telinga’ – Muhammad Safri, kritiknya. Ia menduga malah ratusan miliar rupiah potensi pajak yang tidak optimal dipungut jajaran OPD tehnis kabinet Anwar-Reny. 

Katanya, ia mencontohkan pajak bahan bakar yang digunakan perusahaan pertambangan belum serius dilakukan Bapenda Sulteng, dengan UPTD UPTD di lapangan. Safri menilai angka yang ditemukan BPK kemungkinan hanya merupakan sebagian kecil dari potensi sesungguhnya yang belum tergali, terutama dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu motor utama perekonomian Sulteng. 

Ia menyoroti potensi kebocoran penerimaan daerah yang nilainya dapat mencapai ratusan miliar rupiah apabila pengawasan dan optimalisasi pemungutan pajak tidak dilakukan secara maksimal, khususnya pada sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BPKB) pajak penggunaan dan pajak alat berat yang digunakan perusahaan tambang. 

Demikian juga dengan pajak air permukaan yang digunakan perusahaan. Selama ini baru beberapa perusahaan saja yang patuh. Tapi belum optimal seluruh perusahaan membayar kewajiban ke daerah. ‘’Sebaiknya temuan BPK jadi titik balik keseriusan kita menggali potensi, siapkan sumber daya manusia peralatan yang canggih agar tidak bocor di lapangan,’’ tandas Ketua Fraksi PKB itu. *** 

Berita terkait