“Daerah penghasil semestinya mendapatkan porsi yang jauh lebih besar. Kami menuntut keadilan fiskal yang nyata, bukan sekadar janji-janji transfer yang jumlahnya jauh dari optimal. Jika terus begini, daerah akan selalu berada di posisi yang dirugikan,” tukasnya.
Safri menekankan bahwa perjuangan optimalisasi DBH bukan sekadar persoalan angka transfer anggaran, tetapi menyangkut hak daerah untuk memperoleh manfaat yang adil dari kekayaan alam yang dimiliki.
“Ini bukan sekadar soal uang, tetapi soal keadilan bagi daerah penghasil. Jangan sampai sumber daya alam diambil besar-besaran, sementara daerah hanya menerima sisa yang tidak sebanding,” pungkasnya. ***
