SULTENG – Ramadhan 1447 H menyisakan 10 hari menjemput Idul Fitri. Sejumlah ASN dan pegawai non ASN mulai menyiapkan diri menerima tunjangan hari raya (THR) dengan suka cita.
Lantas bagaimana kabar Non ASN alias honorer nasibnya? Di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah ada sekira 2.000 honorer yang selama ini tenaga dan pikirannya digunakan sekretariat provinsi daerah (setdaprov) dan 44 organisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan unit tehnis.
Gubernur Anwar Hafid berjanji tak akan merumahkan honorer. Dirinya dan Reny A Lamadjido wakilnya, akan ‘pasang badan’ mencarikan jalan pengajian dan teknisnya sedang dicarikan skemanya. Diketahui, APPB TA Sulteng minus Rp1.2 triliun sehingga suka tidak suka sedang melakukan efisiensi alias pengetatan fiskal.
Lalu apa tindakan BKD Sulteng memasuki masa pembagian THR dan honor sejak Januari, Februari, dan Maret (tri wulan pertama). ‘’Sejumlah OPD sudah banyak alami pengetatan anggaran. Kalau mau disuruh bayar juga honor maka ada yang angkat tangan. Skema BKD mesti jelas solusinya. Jangan asal serahkan ke OPD tanpa observasi dulu kemampuan anggaran OPD OPD. Sebaiknya minta gubernur dan Wagub ambil kebijakan afirmatif. Kalau tidak kita akan demo minggu ini,’’ kata salah satu honorer di kantor gubernur itu ke wartawan di masjid lingkungan gubernuran. ***
