Safri menilai bahwa formula pembagian DBH saat ini masih sangat sentralistik dan tidak berpihak pada keadilan fiskal. Ia menyoroti bagaimana Sulawesi Tengah menjadi tulang punggung industri nikel dan energi nasional, namun harus mengemis keadilan saat pembagian hasil.
“Ini masalah klasik yang memuakkan. Ketimpangan pusat-daerah bukan lagi wacana, tapi fakta pahit. Kita yang punya SDA, kita yang menanggung risiko kerusakan lingkungan, tapi Pusat yang memegang kendali penuh atas hasilnya. Ini sangat tidak adil,” serunya.
Ketua Fraksi PKB itu mendesak agar Pemerintah Pusat melakukan perombakan total terhadap formula pembagian DBH. Safri tidak ingin Sulteng hanya dijadikan “sapi perah” demi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mendapatkan porsi yang proporsional untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan lokal.
