“Dari sekian usulan kabupaten kota, kami provinsi belum mendapat informasi berapa yang sudah di-approve,” terangnya. Dengan akses yang komprehensif, provinsi nantinya dapat terlibat aktif dalam memastikan sinkronisasi usulan lahan dari kabupaten kota.
Jika suatu lahan telah diisi oleh mitra maka kabupaten/kota dapat diarahkan untuk mencari lokasi alternatif yang masih kosong. ‘’Kami sangat mendukung penuh program ini walau dengan sejumlah catatan, terutama terkait koodinasi dan (akses) informasi,” tegasnya agar cepat diselesaikan. ***
