 |
| ‘ |
Reportase:
Andono wibisono
‘’Negara harus segera hadir secepatnya. Kami
merespon presiden sudah menggeluarkan Keppres No 28 Tahun 2018 tentang
penanganan bencana NTB, Sulteng dan daerah lainnya. Wapres sebagai ketua
Satgas. Hasil Bappenas tentang pemulihan
wilayah bencana sudah disetujui. Soal ekonomi segerakan pemutihan kredit salah satunya,’’
terangnya.
merespon presiden sudah menggeluarkan Keppres No 28 Tahun 2018 tentang
penanganan bencana NTB, Sulteng dan daerah lainnya. Wapres sebagai ketua
Satgas. Hasil Bappenas tentang pemulihan
wilayah bencana sudah disetujui. Soal ekonomi segerakan pemutihan kredit salah satunya,’’
terangnya.
——————————-
INI Prediksi Komisi Daerah (Komda) Hak Asasi Manusia (HAM) RI perwakilan
Sulawesi Tengah. Melalui ketuanya, Dedi Askary SH bahwa enam bulan ke depan
apabila pemulihan wilayah-wilayah terdampak bencana tidak segera diatasi dengan
simultan, maka ia menguatirkan adanya bencana lebih besar. Yaitu bencana
sosial.
Sulawesi Tengah. Melalui ketuanya, Dedi Askary SH bahwa enam bulan ke depan
apabila pemulihan wilayah-wilayah terdampak bencana tidak segera diatasi dengan
simultan, maka ia menguatirkan adanya bencana lebih besar. Yaitu bencana
sosial.
Berikut analisisnya. Pertama; bahwa Kota Palu selama ini dikenal dengan
tumbuh dan berkembang dari sektor-sektor jasa. Di Palu tidak ada lahan
pertanian, peternakan yang unggul, perkebunan yang memadai. Palu sektor jasa
juga sebagian karena didukung dua kabupaten penyangga Kabupaten Sigi dan
Donggala. Selain juga dari Kabupaten Parigi Moutong.
tumbuh dan berkembang dari sektor-sektor jasa. Di Palu tidak ada lahan
pertanian, peternakan yang unggul, perkebunan yang memadai. Palu sektor jasa
juga sebagian karena didukung dua kabupaten penyangga Kabupaten Sigi dan
Donggala. Selain juga dari Kabupaten Parigi Moutong.
‘’Hingga sekarang sektor jasa masih belum pulih. Arah kebijakan
memulihkan sektor jasa juga belum simultan dan maksimal. Di sisi lain
pengangguran mulai menguatirkan tingginya, lapangan kerja tidak ada. Ini
berbahaya,’’ tandas Dedi.
memulihkan sektor jasa juga belum simultan dan maksimal. Di sisi lain
pengangguran mulai menguatirkan tingginya, lapangan kerja tidak ada. Ini
berbahaya,’’ tandas Dedi.
Kabupaten Sigi, lanjutnya. Juga tak kalah berbahayanya. Ada 80 ribu
hektare lahan pertanian, perkebunan tidak dapat dikelola lagi. Irigasi rusak
dan saat ini sedang diperbaiki. Bila satu hektare itu diolah rata-rata dua
orang makan ada 160 ribu petani tidak produktif. ‘’Kalau tidak produktif apa
yang akan dikerjakan? Berharap bantuan pangan ada batasnya. Bila sudah tidak
ada bantuan? Ini bahaya,’’ tandasnya.
hektare lahan pertanian, perkebunan tidak dapat dikelola lagi. Irigasi rusak
dan saat ini sedang diperbaiki. Bila satu hektare itu diolah rata-rata dua
orang makan ada 160 ribu petani tidak produktif. ‘’Kalau tidak produktif apa
yang akan dikerjakan? Berharap bantuan pangan ada batasnya. Bila sudah tidak
ada bantuan? Ini bahaya,’’ tandasnya.
Begitu juga hal sama terjadi sepanjang pesisi Pantai Barat Kabupaten
Donggala. Sebagian besar infrastruktur nelayan dan jalan rusak berat. Alat
produksi nelayan rusak. ‘’Kami belum mengetahui berapa jumlah kelompok nelayan
yang terdampak. Bagaimana akan survive kembali? Apa yang sudah dilakukan
pemerintah dengan pemulihan kaum petani, nelayan itu?,’’ terangnya.
Donggala. Sebagian besar infrastruktur nelayan dan jalan rusak berat. Alat
produksi nelayan rusak. ‘’Kami belum mengetahui berapa jumlah kelompok nelayan
yang terdampak. Bagaimana akan survive kembali? Apa yang sudah dilakukan
pemerintah dengan pemulihan kaum petani, nelayan itu?,’’ terangnya.
Saat ini sudah memasuki tiga bulan, lanjut Dedi sebagian besar
pengungsi Pasigala dominan berharap bantuan pangan, obat-obatan, hunian masih
dari bantuan. ‘’Bagaimana bila pasokan bahan bantuan pangan sudah tidak ada
lagi? Apa yang akan dilakukan? Tidak bekerja karena faktor dampak bencana. Ini
yang saya sebut bencana sosial mengancam,’’ tandasnya.
pengungsi Pasigala dominan berharap bantuan pangan, obat-obatan, hunian masih
dari bantuan. ‘’Bagaimana bila pasokan bahan bantuan pangan sudah tidak ada
lagi? Apa yang akan dilakukan? Tidak bekerja karena faktor dampak bencana. Ini
yang saya sebut bencana sosial mengancam,’’ tandasnya.
Lantas apa solusinya? ‘’Negara harus segera hadir secepatnya. Kami
merespon presiden sudah menggeluarkan Keppres No 28 Tahun 2018 tentang
penanganan bencana NTB, Sulteng dan daerah lainnya. Wapres sebagai ketua
Satgas. Hasil Bappenas tentang pemulihan
wilayah bencana sudah disetujui. Soal ekonomi segerakan pemutihan kredit salah
satunya,’’ terangnya.
merespon presiden sudah menggeluarkan Keppres No 28 Tahun 2018 tentang
penanganan bencana NTB, Sulteng dan daerah lainnya. Wapres sebagai ketua
Satgas. Hasil Bappenas tentang pemulihan
wilayah bencana sudah disetujui. Soal ekonomi segerakan pemutihan kredit salah
satunya,’’ terangnya.
BUTUH PERLAKUAN KHUSUS
Pengusaha sukses perhotelan, mall dan perbelanjaan Sulteng, H Karman
Karim, SH terpisah kepada Kaili Post meminta pemerintah pusat segera melakukan
intervensi bidang pemberdayaan ekonomi sosial di masyarakat korban gempa bumi
di Pasigala. Salah satunya; yaitu segera memutuskan dengan DPR RI tentang
penghapusan kredit para debitur.
Karim, SH terpisah kepada Kaili Post meminta pemerintah pusat segera melakukan
intervensi bidang pemberdayaan ekonomi sosial di masyarakat korban gempa bumi
di Pasigala. Salah satunya; yaitu segera memutuskan dengan DPR RI tentang
penghapusan kredit para debitur.
Ia sependapat dengan Ketua Komda HAM RI perwakilan Sulteng soal ancaman
bencana sosial di Pasigala pasca masa transisi. Ia mengisahkan, penghapusan
kredit tidak hanya dengan pendekatan struktur kredit. Karena upaya pemulihan
ekonomi di wilayah pasca bencana butuh serempak. ‘’Kalau mau bangkit berarti
harus serempak. Beda dengan kuat itu nanti perlahan-lahan. Saya ingin katakan
bahwa penghapusan kredit harus dengan model berbeda tapi semua harus
diperlakukan sama,’’ terangnya.
bencana sosial di Pasigala pasca masa transisi. Ia mengisahkan, penghapusan
kredit tidak hanya dengan pendekatan struktur kredit. Karena upaya pemulihan
ekonomi di wilayah pasca bencana butuh serempak. ‘’Kalau mau bangkit berarti
harus serempak. Beda dengan kuat itu nanti perlahan-lahan. Saya ingin katakan
bahwa penghapusan kredit harus dengan model berbeda tapi semua harus
diperlakukan sama,’’ terangnya.
Ia mencontohkan bisnis perbelanjaan dan mal yang ada di Palu. PGM
sendiri, ungkapnya memiliki 1.500 karyawan. Kalau tiap karyawan rata-rata
menerima gaji Rp2 juta/bulan, maka akan ada dana Rp3 miliar/bulan bergulir dan
berputar di masyarakat. Ada berputar di pasar; untuk beli beras, ikan, ayam dan
sayur mayur serta sektor jasa.
sendiri, ungkapnya memiliki 1.500 karyawan. Kalau tiap karyawan rata-rata
menerima gaji Rp2 juta/bulan, maka akan ada dana Rp3 miliar/bulan bergulir dan
berputar di masyarakat. Ada berputar di pasar; untuk beli beras, ikan, ayam dan
sayur mayur serta sektor jasa.
Bila Mall tidak beroperasi, maka 1.500 orang itu akan nganggur, dana
Rp3 miliar rupiah tidak ada di masyarakat. ‘’Apa yang terjadi? Itu baru mall.
Bagaimana dengan ritel-ritel, bagaimana dengan bisnis atau toko, hotel,
restaurant yang juga memberhentikan karyawannya? Dana tidak berputar, inflasi
pasti naik,’’ terangnya.
Rp3 miliar rupiah tidak ada di masyarakat. ‘’Apa yang terjadi? Itu baru mall.
Bagaimana dengan ritel-ritel, bagaimana dengan bisnis atau toko, hotel,
restaurant yang juga memberhentikan karyawannya? Dana tidak berputar, inflasi
pasti naik,’’ terangnya.
Olehnya, hal ini disegerakan oleh pemangku kebijakan dan pihak-pihak
pemerintah pusat. Terutama untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah pasca
bencana, yaitu Pasigala di Sulteng. ‘’Jangan anggap remeh dan sederhana. Dampak
bencana ini sudah meluas. Semua terkait mengait. Sinyalemen Komda HAM itu saya sangat setuju,’’ tandas
pengusaha yang dikenal dengan modal materai 6.000.**
pemerintah pusat. Terutama untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah pasca
bencana, yaitu Pasigala di Sulteng. ‘’Jangan anggap remeh dan sederhana. Dampak
bencana ini sudah meluas. Semua terkait mengait. Sinyalemen Komda HAM itu saya sangat setuju,’’ tandas
pengusaha yang dikenal dengan modal materai 6.000.**
