 |
|
Reporter: Firmansyah Lawawi
|
UNTUK Mendukung
pemulihan dampak bencana di Kota Palu, Pemerintah Federal Jerman memberikan
bantuan kepada Pemerintah Kota Palu senilai 30juta euro atau kurang lebih
Rp500juta.
pemulihan dampak bencana di Kota Palu, Pemerintah Federal Jerman memberikan
bantuan kepada Pemerintah Kota Palu senilai 30juta euro atau kurang lebih
Rp500juta.
Bantuan itu disampaikan Konsul Kehormatan (Konhor)
RI Jerman, Wolfgang G Kohne di ruang kerja Walikota Palu, Kamis (31/1/2019).
RI Jerman, Wolfgang G Kohne di ruang kerja Walikota Palu, Kamis (31/1/2019).
Dana tersebut, jelas Wolfgang merupakan donasi
yang terkumpul dari masyarakat Jerman baik dari perseorangan maupun
lembaga. Termasuk sumbangan dari relasi relasi Konsul kehormatan di Jerman.
“Jumlah sumbangan masyarakat Jerman bervariasi mulai dari 5euro sampai
50euro,” ujarnya. Perwakilan Pemerintah Jerman ini yakin Palu
kembali pulih seperti sediakala.
yang terkumpul dari masyarakat Jerman baik dari perseorangan maupun
lembaga. Termasuk sumbangan dari relasi relasi Konsul kehormatan di Jerman.
“Jumlah sumbangan masyarakat Jerman bervariasi mulai dari 5euro sampai
50euro,” ujarnya. Perwakilan Pemerintah Jerman ini yakin Palu
kembali pulih seperti sediakala.
“Meski dilanda bencana, tidak meninggalkan keindahan
panorama alamnya,” akunya.
panorama alamnya,” akunya.
Wali Kota Hidayat menjelaskan secara umum kondisi
Palu berangsur kondusif. Infrastruktur perlahan mulai dibenahi, meski dengan
dana daerah seadanya. Sektor yang mendesak diupayakan saat ini sebut Hidayat
adalah pemulihan ekonomi masyarakat.
Utamanya pelaku usaha kecil. Oleh sebab itu, bantuan Konsul Kehormatan
Jerman tersebut rencananya akan digunakan untuk menopang upaya pemulihan
ekonomi masyarakat.
Palu berangsur kondusif. Infrastruktur perlahan mulai dibenahi, meski dengan
dana daerah seadanya. Sektor yang mendesak diupayakan saat ini sebut Hidayat
adalah pemulihan ekonomi masyarakat.
Utamanya pelaku usaha kecil. Oleh sebab itu, bantuan Konsul Kehormatan
Jerman tersebut rencananya akan digunakan untuk menopang upaya pemulihan
ekonomi masyarakat.
Namun, kata Hidayat, untuk pemanfaatan dalam waktu cepat
kemungkinan sulit dilakukan, karena terdapat perbedaan regulasi penggunaan
anggaran kebencanaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).
kemungkinan sulit dilakukan, karena terdapat perbedaan regulasi penggunaan
anggaran kebencanaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).
Mekanisme penggunaan anggaran kebencanaan sesuai
ketentuan Kemendagri dilakukan setelah terlebih dahulu anggaran itu
diintegrasikan kedalam APBD. Sementara mekanisme BNPB, anggaran kebencanaan
bisa digunakan tanpa harus perlu diintegrasikan ke dalam APBD.
ketentuan Kemendagri dilakukan setelah terlebih dahulu anggaran itu
diintegrasikan kedalam APBD. Sementara mekanisme BNPB, anggaran kebencanaan
bisa digunakan tanpa harus perlu diintegrasikan ke dalam APBD.
“Terkait hal ini, kami berkeinginan agar dana
tersebut segera dimanfaatkan. Tapi
sebelumnya akan kami konsultasikan terlebih dahulu,” jelasnya.**
tersebut segera dimanfaatkan. Tapi
sebelumnya akan kami konsultasikan terlebih dahulu,” jelasnya.**
