 |
|
Reporter: Dedy Rahmat
|
SANGAT di sayangkan ada sebanyak 7,500 peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang di subsidi pemerintah tidak
dapat di gunakan.
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang di subsidi pemerintah tidak
dapat di gunakan.
Pasalnya peserta BPJS kesehatan gratis itu di
nonaktifkan oleh pihak BPJS karena tidak memiliki nomor induk kependudukan
(NIK), namun kebijakan dari pihak BPJS tetap mengeluarkan kartu tersebut.
nonaktifkan oleh pihak BPJS karena tidak memiliki nomor induk kependudukan
(NIK), namun kebijakan dari pihak BPJS tetap mengeluarkan kartu tersebut.
“Ia memang ada sebanyak 7,500 peserta BPJS yg
di non aktifkan sementara waktu karena mereka tidak memiliki NIK,” jelas
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosisal Dinas Sosial Kota Palu, Inhar, Selasa
(12/3/2019).
di non aktifkan sementara waktu karena mereka tidak memiliki NIK,” jelas
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosisal Dinas Sosial Kota Palu, Inhar, Selasa
(12/3/2019).
Lanjut Inhar, peserta BPJS itu bisa di aktifkan
kembali dengan cara membawa Foto copy KTP dan kartu BPJS yang ada dan di
masukan kembali NIK oleh pihak BPJS atas usulan Dinas Sosial Kota Palu
kembali dengan cara membawa Foto copy KTP dan kartu BPJS yang ada dan di
masukan kembali NIK oleh pihak BPJS atas usulan Dinas Sosial Kota Palu
“Kami suda memberikan informasi kepada pihak
kelurahan terkait adanya kartu BPJS yg di nonaktifkan karna tidak memiliki NIK,
namun respon pihak kelurahan dan masyarakat hingga saat ini belum
maksimal,” terang Inhar.
kelurahan terkait adanya kartu BPJS yg di nonaktifkan karna tidak memiliki NIK,
namun respon pihak kelurahan dan masyarakat hingga saat ini belum
maksimal,” terang Inhar.
Sementara itu dalam catatannya hingga saat ini
yang telah mengaktifkan kartu BPJS tersebut baru sebanyak dua ratus lebih
peserta, yang lain belum ada.
yang telah mengaktifkan kartu BPJS tersebut baru sebanyak dua ratus lebih
peserta, yang lain belum ada.
Dirinya berharap agar peserta BPJS dan pihak
kelurahan dapat berperan aktif untuk memenuhi syarat 7,500 peserta tersebut
sebab anggaran pemerintah sudah di kucurkan ke pihak BPJS.***
kelurahan dapat berperan aktif untuk memenuhi syarat 7,500 peserta tersebut
sebab anggaran pemerintah sudah di kucurkan ke pihak BPJS.***
