 |
|
Reporter/Touna: yahya lahamu
|
BADAN Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna)
mengadakan Seminar
Awal Penyusunan Master Plan Kemiskinan Kabupaten Touna, Rabu (24/4/2019 di
Ruang Rapat Mosirata BP4D.
Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna)
mengadakan Seminar
Awal Penyusunan Master Plan Kemiskinan Kabupaten Touna, Rabu (24/4/2019 di
Ruang Rapat Mosirata BP4D.
Kegiatan itu menghadirkan dua orang
Narasumber tingkat Provinsi yakni Ketua Pusat Studi Kebijakan dan
Pembangunan Ekonomi Untad Dr. Suparman, SE,M.Si dan Musakir Tombolotutu,
SE,M.Si.
Narasumber tingkat Provinsi yakni Ketua Pusat Studi Kebijakan dan
Pembangunan Ekonomi Untad Dr. Suparman, SE,M.Si dan Musakir Tombolotutu,
SE,M.Si.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan
dari Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi serta Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
dari Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi serta Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
Ketua Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan
Ekonomi Universitas Tadulako Dr.Suparman, SE,M.Si dalam pemaparannya berharap
dokumen yang telah disusun terkait dengan master plan kemiskinan implementatif
dan akan dapat diimplementasikan.
Ekonomi Universitas Tadulako Dr.Suparman, SE,M.Si dalam pemaparannya berharap
dokumen yang telah disusun terkait dengan master plan kemiskinan implementatif
dan akan dapat diimplementasikan.
“Karena sebagus apapun dokumen
tersebut disusun tanpa diikuti dengan politicalwil dan Budget
Policy, Kebijakan Alokasi Anggaran hampir dipastikan tidak akan mungkin
terlaksana. Jadi diharapkan komitmen bersama dari peserta seminar dalam
mendesain apa yang akan kita harapkan,” ujarnya.
tersebut disusun tanpa diikuti dengan politicalwil dan Budget
Policy, Kebijakan Alokasi Anggaran hampir dipastikan tidak akan mungkin
terlaksana. Jadi diharapkan komitmen bersama dari peserta seminar dalam
mendesain apa yang akan kita harapkan,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, bahwa penanganan
penanggulangan kemiskinan daerah ini ada 3 yaitu pihak pemerintah, pihak swasta
dan pihak masyarakat itu sendiri, karena selama ini penanggulangan kemiskinan
hanya bisa didrive oleh Pemerintah.
penanggulangan kemiskinan daerah ini ada 3 yaitu pihak pemerintah, pihak swasta
dan pihak masyarakat itu sendiri, karena selama ini penanggulangan kemiskinan
hanya bisa didrive oleh Pemerintah.
“Olehnya, diharapkan kedepannya ada
peran swasta dan peran masyarakat itu sendiri. Sebab persoalan penanggulangan
kemiskinan ini merupakan tanggung jawab semua pihak dan peran pemerintah
menyiapkan payungnya atau relnya atau berupa regulasinya,” tutupanya.**
peran swasta dan peran masyarakat itu sendiri. Sebab persoalan penanggulangan
kemiskinan ini merupakan tanggung jawab semua pihak dan peran pemerintah
menyiapkan payungnya atau relnya atau berupa regulasinya,” tutupanya.**
