 |
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulawesi Tengah,
Muhamad Masykur, meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar segera
membentuk Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas RR) sebagai solusi
atas belum tuntasnya penanganan penyelesaian masalah pasca bencana, 28
September 2018.
Muhamad Masykur, meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar segera
membentuk Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas RR) sebagai solusi
atas belum tuntasnya penanganan penyelesaian masalah pasca bencana, 28
September 2018.
Permintaan
pembentukan Satgas RR kepada Gubernur disampaikan Fraksi Partai NasDem dalam
pandangan atas Pidato Nota Pengantar Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan tahun anggaran 2019 dalam Paripurna DPRD Sulteng, Senin
(12/08).
pembentukan Satgas RR kepada Gubernur disampaikan Fraksi Partai NasDem dalam
pandangan atas Pidato Nota Pengantar Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan tahun anggaran 2019 dalam Paripurna DPRD Sulteng, Senin
(12/08).
“Satgas
RR merupakan media komunikator publik, terkait rencana, program, dan capaian
rehab rekon sekaligus berfungsi sebagai mekanisme komplain masalah
pengungsian”, jelas Masykur.
RR merupakan media komunikator publik, terkait rencana, program, dan capaian
rehab rekon sekaligus berfungsi sebagai mekanisme komplain masalah
pengungsian”, jelas Masykur.
Kita
sadar, secara obyektif masih banyak
permasalahan yang terjadi dilapangan terkait penanganan bencana. Di masa RR ini
mestinya permasalah soal koordinasi antar dan lintas lembaga dan badan sudah
tuntas. Tapi fakta di lapangan masih saja jadi masalah.
sadar, secara obyektif masih banyak
permasalahan yang terjadi dilapangan terkait penanganan bencana. Di masa RR ini
mestinya permasalah soal koordinasi antar dan lintas lembaga dan badan sudah
tuntas. Tapi fakta di lapangan masih saja jadi masalah.
Hmpir
setahun pasca bencana, permasalahan dasar warga di tempat pengungsian masih
menumpuk. Ribuan warga masih hidup di tenda pengungsian dan Huntara, lokasi
Huntap, jaminan hidup, dana stimulan, dan program RR.
setahun pasca bencana, permasalahan dasar warga di tempat pengungsian masih
menumpuk. Ribuan warga masih hidup di tenda pengungsian dan Huntara, lokasi
Huntap, jaminan hidup, dana stimulan, dan program RR.
Satgas
RR ini sebetulnya mudah, sebab, kewenangan pelaksanaan RR jika mengacu pada
Rencana Induk (Renduk) melekat pada Gubernur. Jadi bagi Masykur, tidak ada
alasan tekhnis legal formal yang menghambat pembentukan satgas karena peran
pemerintah hanya berfungsi asistensi.
RR ini sebetulnya mudah, sebab, kewenangan pelaksanaan RR jika mengacu pada
Rencana Induk (Renduk) melekat pada Gubernur. Jadi bagi Masykur, tidak ada
alasan tekhnis legal formal yang menghambat pembentukan satgas karena peran
pemerintah hanya berfungsi asistensi.
“Bola
sekarang ada di tangan gubernur, ingin pelaksanaan RR efektif atau tidak, mau
bikin satgas atau tidak; semua ada di tangan gubernur. Kita berharap gubernur
mengambil langkah pembentukan satgas jika memang tidak punya waktu mengurus
bencana,” tegas Masykur. ***
sekarang ada di tangan gubernur, ingin pelaksanaan RR efektif atau tidak, mau
bikin satgas atau tidak; semua ada di tangan gubernur. Kita berharap gubernur
mengambil langkah pembentukan satgas jika memang tidak punya waktu mengurus
bencana,” tegas Masykur. ***
