SULTENG,- Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Sulawesi Tengah mendukung Gubernur Rusdy Mastura untuk tidak melanjutkan izin kontrak PT. Vale. Langkah itu disebut PRIMA sudah tepat, sebagai pemimpin yang membranding dirinya gubernur rakyat.
Pilihan untuk tidak memperpanjang izin kontrak PT. Vale di rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Minerba kementerian ESDM RI dan RDPU oleh Panja Vale komisi VII di ruang komisi VII DPR RI di Jakarta (8/9) merupakan langkah yang harus kita dukung bersama.
Berakhirnya izin kontrak karya milik PT. Vale merupakan momentum terbaik bagi daerah untuk segera mengambil langkah strategis terkait peningkatan fiskal daerah yang terus di gembar-gemborkan Gubernur Sulteng.
Selama kurang lebih 50 tahun beroperasi di wilayah Sulteng, praktis tidak ada sumbangsih signifikan yang diberikan perusahaan yang bermarkas di Kanada tersebut, baik yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah hingga persoalan lingkungan.
Daerah sudah harus lebih percaya diri mengelola kekayaan alamnya sendiri. Segala sumber daya yang ada harusnya bisa memberi azas manfaat untuk peningkatan pendapatan daerah di semua sektor, utamanya pertambangan.
Semangat gubernur menolak perpanjangan izin Vale harus dilihat sebagai usaha melawan hegemoni sistem ekonomi neoliberal di sektor pertambangan. Ini salah satu alasan utama mengapa PRIMA sangat mendukung apa yang telah dilakukan Cudy, sapaan Rusdy Mastura, terhadap PT. Vale.
Izin PT. Vale yang akan berakhir harus segera dikembalikan ke perusahaan daerah (Perusda) Sulteng. Kami berharap peran Perusda juga diperkuat dengan cara membangun sistem yang lebih baik, profesional, transparan dan akuntabel, sebab disanalah satu-satunya alasan paling rasional membantu peningkatan fiskal daerah. ***
editor : andono wibisono
