Jakarta,- Pulau Dewata dikabarkan akan memiliki moda transportasi umum baru. Rencananya bakal ada pembangunan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT).
Wacana tersebut nampak nyata, apalagi setelah pihak Korea Selatan mempersiapkan kajian studi kelayakan atau feasibility study. Kajian itu menjadi salah satu persiapan untuk menentukan jalannya proyek pembangunan LRT Bali.
Diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi baru saja melakukan pertemuan dengan pihak Korean National Railway (KNR) dan Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Cooperation (KIND). Dalam pertemuan itu, pembahasan soal pembangunan LRT Bali menjadi salah satu topik utama pembicaraan.
Budi Karya mengatakan studi kelayakan LRT Bali akan didanai oleh skema bantuan Official Development Assistance atau ODA. Sementara itu, konstruksi LRT Bali akan dibiayai lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Studi kelayakan atau FS ini nantinya akan didanai melalui skema bantuan atau Official Development Assistance dari Korsel. Sementara untuk pendanaan konstruksinya akan dilakukan melalui skema KPBU,” sebut Budi Karya dalam keterangannya, dikutip Kamis (1/6/2023).
Belakangan ini, rencana pembangunan LRT di Bali kembali mencuat. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta mengatakan rencana pengembangan transportasi LRT sudah dibahas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas.
Terakhir, pihak Pemprov yang sudah bekerja sama dengan pihak Korea Selatan sudah melakukan pre feasibility study atau analisis kelayakan proyek. Dari hasil studi itu, LRT Bali disebut butuh biaya pembangunan mencapai Rp 10 triliun.
“Yang jelas, dari hasil yang keluar perkiraan itu anggaran Rp 10 triliun, untuk pembiayaan infrastruktur dan prasarananya,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta.
