editor : admin | sumber : biro adpim setdaprov
SULTENG – Sulawesi Tengah, provinsi kaya sumber daya alam. Tren investasi asing ke daerah ini katagori terbesar ketiga nasional. Setelah Jawa Barat dan Maluku Utara.
Tapi, angka kemiskinan di Sulteng masih 11,04 persen. Ironi lagi, angka stunting masih bertengger di 26,1 persen di atas rata rata nasional. Pertumbuhan ekonomi makro yang tinggi menjadi paradoks dengan kenyataan kesejahteraan masyarakatnya.
Wakil Gubernur Reny A Lamadjido mengundang sejumlah wakil kepala daerah kabupaten dan kota. Menggelar rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) tingkat provinsi di ruang Nagana Bappeda Sulteng (23/7/2025).
Pada kesempatan itu Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr. Robben Rico membawa arahan langsung Presiden. Ia menyoroti pentingnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini menjadi langkah strategis nasional dalam upaya pengurangan kemiskinan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, tandasnya.
TARGET BERANI SULTENG
Wagub menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran.
Selain itu, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas P3S) juga menjadi acuan pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting nasional menjadi 14,4% dan target Provinsi Sulteng sebesar 18% pada tahun 2029. ***
