PROGRAM POLITIK
BERANI Cerdas dan Sehat disoroti anggota DPRD Sulteng di forum Pansus LKPJ, Marselinus dari Perindo. Program yang cenderung politis dan tidak menyasar tepat pada penerima manfaat.
Misalnya, berbasis KTP Sulteng. Di lapangan ditemukan penerima manfaat belum lama (domisili) memiliki KTP Sulteng. Mahasiswa semester akhir ditolak dengan alasan batas semester delapan, daya tampung RDUD Undata tak memadai alias ruang gawat darurat membludak.
‘’Tidak siap sistem. Tidak siap kolaborasi antar OPD. Program di Dikjar, tapi uang di Biro Kesra. Pakai aplikasi online tapi di Kesra masih offline. Kacau sistem dan cenderung politik hanya mau populer di mahasiswa,’’ ujar salah seorang aktivis eks Timses BERANI, Gubernur Anwar Hafid dan Wagub Reny A Lamadjido.
Andi Azikin Suyuti, mantan Kadis Sosial era Gubernur Almarhum Aminuddin Ponulele membidik keras program Gubernur Anwar. ‘’Berani Sehat dan Cerdas itu langsung ke masyarakat manfaatnya. Itu yang baik sekali. Tapi harus menyiapkan perangkat dan regulasi yang diterjemahkan OPD yang berkaitan dan kolaboratif. Jangan membuat program berdampak sosial tapi sistem kacau, itu kesannya Anwar berpolitik. Asal mendapat citra positif, dia kesusahan sudah mau dua tahun berpengaruh di lembah Kaili,’’ tegas mantan PJ Bupati Poso itu.
