(MEMBACA PILGUB BILA LANGSUNG DI SULAWESI TENGAH)
Oleh: Dedy Askari | Baliara Parigi Barat | Mantan Ketua Komnas HAM Sulteng 2006 – 2025.
Di Politik lokal, kabar tentang pasangan yang “diprediksi menjadi lawan terberat” hampir selalu lebih awal daripada kenyataan. Narasi seperti ini adalah bagian dari permainan: menguji reaksi publik, menakar respons partai, dan menandai posisi tawar sebelum kursi dibagi.
Kabar tentang duet Hadianto Rasyid dan Amirudin Tamoreka layak dibaca dengan cara itu, tanpa kekaguman berlebihan dan tanpa sikap meremehkan.
1. Apa yang sebenarnya diklaim
Materinya ringkas. Elektabilitas disebut “merangkak naik di arus bawah”.
Gabungan keduanya diyakini mampu “memecah dominasi suara tradisional” petahana. Pengamat disebut menilai duet ini memicu “ledakan geopolitik”. Hadianto digambarkan kuat di Lembah Palu, Amirudin mewakili Banggai Raya.
Ada satu hal yang perlu dicatat lebih dulu. Klaim ini bersumber dari satu media, dan sejauh yang saya temukan tidak disertai angka survei, metodologi, atau nama pengamat.
Sesuai kajian demokrasi lokal, klaim tanpa data seperti ini lebih tepat dibaca sebagai sinyal politik daripada fakta elektoral. Frasa “terus merangkak naik” tidak bisa diuji tanpa pembanding. Naik dari berapa, diukur oleh siapa, pada populasi mana, dan dengan margin of error berapa?
2. Pelajaran dari 2024: popularitas awal bukan kemenangan
Sulteng sudah memberi pelajaran yang relevan. Menjelang Pilgub 2024, survei Indikator (Juni 2024) menempatkan Ahmad Ali di posisi teratas dengan 15,7%, Anwar Hafid 7,5%, dan Rusdy Mastura 4%. Hadianto Rasyid tercatat hanya 1%.
Hasilnya berbeda: quick count Poltracking menempatkan Anwar Hafid–Reny Lamadjido unggul dengan sekitar 45,4%. Sengketa hasil yang diajukan Ahmad Ali kemudian kandas di Mahkamah Konstitusi.
Pelajarannya ada tiga:
1. Elektabilitas awal sangat cair. Yang memimpin di survei pra-kampanye tidak otomatis menang. Mesin partai, logistik, jaringan kepala desa, dan momentum dua bulan terakhir sering lebih menentukan.
2. Nama populer belum tentu dipilih. Angka kenal tinggi tidak sama dengan angka pilih tinggi.
3. Hadianto pernah diuji di tingkat provinsi dan hasil awalnya tipis. Itu tidak menutup kemungkinan ia tumbuh, tetapi “naik di arus bawah” harus dibuktikan terhadap titik awal yang rendah itu.
3. Logika “dua kutub”: kekuatan nyata, jebakan nyata
Secara arsitektur, duet Palu–Banggai punya logika yang masuk akal. Lembah Palu, yang mencakup Palu, Sigi, dan Donggala, adalah kantong urban dan semi-urban dengan pemilih yang relatif cair. Banggai Raya, yang mencakup Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut, adalah blok kewilayahan dengan identitas kuat dan basis ekonomi besar. Menggabungkan keduanya berarti menyatukan dua pusat gravitasi di provinsi yang secara politik terfragmentasi oleh geografi.
Namun ada beberapa jebakan yang kerap tidak disebut dalam narasi “ledakan”.
Pertama, penjumlahan basis bukan penjumlahan suara. Dukungan di Lembah Palu dan Banggai tidak otomatis menjadi suara bagi pasangan. Dalam politik elektoral, basis kewilayahan bocor ke segala arah. Ada kandidat lokal lain, ada ikatan keluarga, ada politik uang yang sah menurut logika transaksional, dan ada loyalitas kepala desa yang tidak bisa dipindah begitu saja.
Kedua, wilayah lain tidak diam. Sulteng punya 13 kabupaten/kota. Poso, Morowali, Morowali Utara, Tolitoli, Buol, Parigi Moutong, dan Tojo Una-Una adalah lumbung suara yang tidak tercakup dalam narasi dua kutub itu. Pasangan yang hanya menguasai dua blok tanpa menembus Parigi Moutong dan kawasan pesisir lain akan kehabisan napas di tengah jalan.
Ketiga, identitas kewilayahan adalah pedang bermata dua. Narasi “Palu–Banggai” bisa menggerakkan pemilih di dua kawasan itu, tetapi sekaligus memicu rasa terpinggirkan di wilayah lain. Politik identitas teritorial yang terlalu keras bisa menjadi alasan wilayah lain mengonsolidasikan diri melawannya.
4. Soal “dominasi suara tradisional” Petahana;
Klaim bahwa duet ini akan “memecah dominasi suara tradisional petahana” menyimpan asumsi yang jarang diuji, yaitu bahwa petahana memiliki suara tradisional yang solid. Padahal kemenangan 2024 diraih lewat persaingan ketat, dan basis yang memilih pada 2024 tidak otomatis loyal pada 2029. Pemilih lokal bersifat evaluatif. Mereka menilai kinerja, bukan sekadar memelihara kesetiaan.
Di sinilah demokrasi lokal yang sehat seharusnya bekerja. Kekuatan petahana ditentukan oleh hasil kerja yang bisa dirasakan: layanan dasar, infrastruktur, kesejahteraan, tata kelola, dan jarak antara janji kampanye dengan realisasi.
Penantang yang cerdas tidak cukup berkata “kami kuat”; ia harus mampu menunjukkan di mana tepatnya petahana lemah dan apa tawaran yang lebih baik. Selama oposisi hanya berbicara soal peta kekuatan dan belum soal gagasan, “ledakan” yang dijanjikan hanyalah gema.
5. Variabel yang lebih menentukan daripada pasangan: partai dan jadwal
Dua hal lebih menentukan nasib duet ini daripada elektabilitas awal.
Partai pengusung.
Di Indonesia, pasangan calon tidak lahir dari popularitas semata, melainkan dari ambang pencalonan, rekomendasi DPP, dan negosiasi koalisi. Pasangan yang kuat di lapangan bisa kandas di meja partai: dukungan bisa ditarik, rekomendasi bisa berpindah.
Hadianto sendiri pernah berpindah kendaraan politik, dan kabar kepindahannya dari Hanura pernah dikaitkan dengan Gerindra. Pertanyaan strategisnya: partai mana yang akan menjadi kendaraan, dan siapa yang mengendalikan tiket itu?
Jadwal pilkada. Jadwal Pilgub berikutnya sendiri patut dicermati. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal membuka kemungkinan pilkada tidak lagi jatuh di 2029 sebagaimana dibayangkan, dan masa jabatan hasil Pilkada 2024 juga berkaitan dengan hal ini.
Sebelum menyebut “2029” sebagai tanggal pertarungan, perlu dipastikan dulu pengaturan teknisnya dari pembentuk undang-undang. Narasi yang terlalu pasti soal tahun bisa menyesatkan.
6. Mengapa narasi seperti ini muncul, dan siapa diuntungkan
Cara membaca yang paling jernih adalah bertanya: siapa yang diuntungkan dari narasi ini?
• Bagi kandidat, narasi “lawan terberat” adalah modal politik gratis. Ia menaikkan posisi tawar kepada partai dan donor.
• Bagi petahana, kehadiran penantang yang digambarkan kuat bisa menjadi dorongan untuk memperbaiki kinerja, atau justru alasan memperketat konsolidasi birokrasi, yang berisiko pada netralitas ASN.
• Bagi media, istilah dramatis seperti “ledakan geopolitik” memang menjual. Namun istilah ini meminjam kosakata hubungan internasional untuk peristiwa yang dalam kenyataannya adalah kompetisi elektoral provinsi. Di sini kita perlu menolak inflasi bahasa. Pilkada adalah perebutan mandat rakyat, bukan perang wilayah.
7. Yang seharusnya ditagih publik
Demokrasi lokal tidak membutuhkan lebih banyak ramalan. Ia membutuhkan lebih banyak pertanggungjawaban. Publik Sulteng sebaiknya menagih beberapa hal sejak sekarang, dari semua pihak, petahana maupun penantang:
1. Data. Siapa yang melakukan survei, dengan metode apa, dan dibuka kepada publik atau tidak?
2. Gagasan. Apa program konkret untuk hilirisasi dan dampak industri nikel, ketimpangan antarwilayah, harga komoditas petani dan nelayan, pascabencana Palu, dan pendidikan serta kesehatan di wilayah terpencil?
3. Rekam jejak. Apa yang sudah dikerjakan para tokoh ketika memegang jabatan publik, dan bagaimana hasilnya?
4. Etika kontestasi. Bagaimana kampanye dibiayai, apakah politik uang ditolak, dan apakah netralitas ASN dijaga?
5. Kesetaraan wilayah. Bagaimana pasangan berjanji tidak menjadikan Sulteng sekadar arena dua kutub?
Penutup
Duet Hadianto Rasyid dan Amirudin Tamoreka, bila benar terwujud, adalah dinamika yang sah dan menarik dalam demokrasi lokal.
Kombinasi Lembah Palu dan Banggai Raya memang menyimpan potensi elektoral yang nyata. Namun potensi bukan hasil, dan klaim bukan bukti. Selama belum ada data terbuka, partai pengusung yang pasti, dan gagasan yang teruji, “ledakan geopolitik” itu lebih tepat disebut wacana yang sedang menguji pasar.
Pemilih Sulteng sudah belajar dari 2024 bahwa peta awal bisa berubah total ketika mesin bekerja dan gagasan beradu.
Kewaspadaan terbaik adalah menolak dua hal sekaligus: euforia atas narasi yang belum terbukti, dan sinisme yang menganggap semua kontestasi sama saja.
Di antara keduanya ada ruang bagi warga yang kritis, yang memilih berdasarkan kinerja dan gagasan, bukan sekadar gema berita. ***
