PALU, 17 November 2026 – Akankah terwujud wacana 70 persen Hasil Tambang dikembalikan ke rakyat, sebagaimana pidato Presiden Prabowo Subianto? Waktu akan mengunjinya. Tapi niatan itu mendapat beragam animo.
Salah satunya, Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, dengan tegas menyebut instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.
Menurut Safri, kebijakan tersebut penting untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan atau kelompok tertentu.
Instruksi itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Safri menilai, arahan Presiden tersebut sejalan dengan semangat Prabowonomics, yaitu membangun ekonomi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
“Ini langkah yang tepat. Negara tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kekayaan alamnya dikeruk. Hasilnya harus lebih banyak dinikmati bangsa sendiri dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Safri, Minggu (15/11/2026).
Ia mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Namun, kekayaan tersebut harus dikelola dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, Safri meminta pemerintah memastikan instruksi Presiden dilaksanakan melalui pengawasan produksi, penjualan, hingga ekspor hasil tambang.
Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan agar seluruh hasil tambang tercatat dengan benar. Jangan sampai jumlah hasil tambang yang dijual atau diekspor lebih besar daripada yang dilaporkan kepada negara.
“Jangan sampai hasil tambang kita keluar dalam jumlah besar, tetapi yang dilaporkan kepada negara justru lebih sedikit. Kalau itu terjadi, negara kehilangan penerimaan yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Lebih jauh, Safri menegaskan, upaya memperbesar manfaat hasil tambang bagi negara juga harus diikuti dengan pembagian yang adil kepada daerah.
Ia mengingatkan, Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan mineral yang besar. Karena itu, besarnya kegiatan ekonomi tersebut harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Jangan sampai daerah hanya menanggung dampak pertambangan, seperti kerusakan lingkungan, kerusakan jalan, dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, sementara manfaat ekonominya belum dirasakan secara adil.
“Daerah jangan hanya menerima dampaknya. Masyarakat harus merasakan manfaatnya. Penerimaan negara harus meningkat, tetapi hak daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan pembangunan yang merata juga harus diperhatikan,” tegasnya.
Safri mengatakan, semangat memperjuangkan ekonomi yang berpihak kepada rakyat juga menjadi salah satu dasar pembentukan Laskar Pasal 33 Sulawesi Tengah.
Laskar Pasal 33 hadir sebagai wadah untuk mengawal pelaksanaan ekonomi konstitusi, agar kekayaan alam dan sumber daya ekonomi Indonesia benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Menurutnya, Prabowonomics tidak boleh berhenti sebagai slogan. Kebijakan ekonomi pemerintah harus benar-benar mencerminkan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
“Laskar Pasal 33 ingin memastikan ekonomi kita berjalan sesuai amanat konstitusi. Kekayaan alam harus dikelola untuk kepentingan bangsa, penerimaan negara harus dioptimalkan, dan hasilnya harus kembali kepada rakyat,” jelasnya.
Safri menegaskan, pihaknya tidak menolak investasi. Namun, investasi harus memberikan manfaat yang adil bagi Indonesia.
Perusahaan tetap berhak mendapatkan keuntungan dari modal dan usaha yang dijalankan. Tetapi, negara tidak boleh kehilangan kendali atas kekayaan alamnya sendiri.
“Kita terbuka terhadap investasi karena membutuhkan modal, teknologi, dan lapangan kerja. Tetapi jangan sampai kekayaan alam kita dikeruk, keuntungannya dibawa ke luar negeri, sementara rakyat di sekitar tambang tidak mendapatkan manfaat yang layak,” katanya.
Safri berharap instruksi Presiden Prabowo menjadi awal pembenahan tata kelola pertambangan nasional, termasuk di Sulawesi Tengah.
“Ukuran keberhasilan pengelolaan tambang bukan hanya besarnya produksi atau nilai ekspor. Yang paling penting adalah seberapa besar hasilnya dinikmati negara, daerah, dan rakyat. Itulah semangat Prabowonomics yang harus kita kawal,” pungkasnya. ***








