PALU, 15 November 2026 – Beberapa perangkat organisasi daerah (OPD) Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah meradang. Sejumlah kegiatan yang sudah jalan belum dapat dibayarkan. Informasi yang diperoleh akibat kebijakan pemblokiran atau ‘buka tutup’ di sistem keuangan.
‘’Waktu sisa satu bulan. Kegiatan sudah selesai tapi tak bisa dibayarkan karena sistem keuangan dilakukan sistem buka tutup pemblokiran. Ini kurang baik bagi kami yang pihak rekanan di tengah situasi sulit ekonomi begini. Kabarnya dari OPD dilakukan BPKAD,’’ ujar salah seorang rekanan ke media di Kota Palu akhir pekan ini.
Ternyata, hal itu juga merata terjadi di beberapa OPD di Pemprov Sulteng. ‘’Ada juga sudah selesai pekerjaan proyek tapi tak bisa dibayarkan padahal berhubungan dengan ketahanan pangan,’’ tandas sumber itu menceritakan nasib rekannya.
AKIBAT SUMBER DANA
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng, Haris yang dikonfirmasi terpisah membenarkan ada kebijakan pemblokiran atau buka tutup sistem anggaran. Hal itu, katanya sebagai upaya tindakan manajemen kas.
Urainya, seluruh kegiatan akan dibayarkan bila sumber dananya telah masuk ke BPKAD. ‘’Terkait pemblokiran di setiap sub kegiatan di maksudkan adalah bagian dari pengendalian belanja atau manajemen kas artinya pembayaran setiap belanja akan di perhadapkan dengan sumber pendapatan yang masuk di kas daerah. Contohnya, jika belanja modal jalan yang sumber dananya adalah DAU jika transferan DAU tersebut belum masuk di kas daerah maka belanja modal tersebut utk sementara kami blokir sampai transferan DAU tersebut masuk ke kas daerah,’’ tulisnya ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat (14/11/2026) lalu.
Sedangkan untuk gaji dan tunjangan kinerja ASN tetap dibayarkan tanpa kebijakan tersebut. Karena anggarannya sudah tersedia. ‘’Gaji dan tunjangan aman dibayarkan 100 persen. Tidak ada penundaan,’’ tulis Haris tegas.
PENDAPATAN ASLI DAERAH TURUN?
Sementara terpisah, informasi diperoleh di DPRD Sulteng, pendapatan asli daerah rawan untuk mencapai target. Hal itu akibat penurunan kinerja ASN yang kurang mendapat dukungan anggaran di lapangan akibat efisiensi. ‘’Efisiensi anggaran dampak langsungnya ya kinerja pemungut fiskal pasti volumenya ke lapangan berkurang. Maka pasti berdampak langsung ke penerimaan,’’ sebut salah satu tenaga ahli DPRD. ***
