Reporter : Ikhsan Madjido
KAILIPOST.COM,- KOTA PALU- BANYAK Terjadi konflik sosial karena pilkada. Bupati korupsi karena harus mencari pengembalian biaya pilkada. Itulah efek pilkada langsung. Jadi, negara belum siap untuk melakukan proses demokrasi pilkada langsung. “APBD terkuras habis, bupati terpilih melakukan korupsi. Sejak ada pilkada langsung, ada 143 bupati terciduk karena korupsi. Makanya itu pilkada langsung harus dihapus” ungkap Ketum Adkasi, Lukman Said di Hotel Mercure, Rabu (7/2) disela-sela persiapan penyambutan 52 ketua dewan se-Indonesia yang akan hadir pada rapat pleno Adkasi.
Olehnya itu isu pilkada dikembalikan ke DPRD akan dibahas dalam rapat pleno persiapan Rakernas Adkasi Maret mendatang. Lukman menambahkan bahwa rapat pleno yang diadakan hari ini (Kamis, 8/2) di Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara itu selain membahas isu di atas, isu terpenting lainnya adalah isu pengangkatan hononer K2, revisi undang-undang dana perimbangan pusat ke daerah.
BACA SELENGKAPNYA DI HARIAN KAILI POST…!
