JAKARTA, KAILIPOST.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi ini menjadi babak penting dalam perjalanan panjang pembentukan aturan perampasan aset yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun.








