Indonesia Sudah Miliki UU Perampasan Aset Koruptor

  • Whatsapp

Pembahasan juga melibatkan berbagai masukan dari masyarakat, kalangan akademisi, pakar hukum, serta organisasi terkait. Tercatat sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum telah dilaksanakan sejak September 2025.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam regulasi tersebut adalah penguatan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Cakupannya tidak hanya berkaitan dengan perkara korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lain yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Di antaranya penipuan berbasis teknologi informasi, investasi ilegal, hingga praktik perdagangan saham bodong yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban.

Selain mengatur mekanisme perampasan, regulasi tersebut juga memberikan perhatian terhadap tata kelola aset yang telah dirampas. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan hingga pengembalian atau pelepasan aset secara profesional dan akuntabel.

Pengesahan ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikelola dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan disetujuinya RUU tersebut menjadi undang-undang, pemerintah dan aparat penegak hukum kini memiliki landasan regulasi baru untuk memperkuat upaya penelusuran serta pemulihan aset hasil kejahatan.

Berita terkait