Indonesia Sudah Miliki UU Perampasan Aset Koruptor

  • Whatsapp

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset. Persetujuan forum kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang.

Sebelumnya, pembahasan tingkat pertama telah diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Dalam proses tersebut, Panitia Kerja (Panja) membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang mencakup persoalan substansi, redaksional hingga penyesuaian sejumlah ketentuan baru.

Berita terkait