 |
| Sumber/Editor : Humas Pemprov/Iksan Madjido |
GUBERNUR meminta
organisasi perangkat daerah (OPD) mengoptimalkan peran tim penggerak
pemberdayaan kesejahteraan kelurga (TP-PKK). Organisasi perangkat daerah
tersebut berkolaborasi guna mempercepat proses pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) yang
telah ditetapkan dalam rencana program jangka menengah daerah.
Pemerintah memerlukan dukungan
keterlibatan semua elemen, khususnya dari TP-PKK.
keterlibatan semua elemen, khususnya dari TP-PKK.
Hal tersebut disampaikan gubernur yang diwakili
Sekretaris Daerah (Sekda) Hidayat Lamakarate, pada pembukaan rapat konsultasi
TP-PKK tingkat provinsi yang digelar Senin (7/5/2018) di Sya Hotel Jalan
Sisingamangaraja.
Sekretaris Daerah (Sekda) Hidayat Lamakarate, pada pembukaan rapat konsultasi
TP-PKK tingkat provinsi yang digelar Senin (7/5/2018) di Sya Hotel Jalan
Sisingamangaraja.
“Gerakan PKK yang tumbuh dan berkembang
dari keluarga dan dikelola dari, dan untuk masyarakat serta berada langsung
ditengah masyarakat, merupakan potensi yang perlu kita berdayakan dan
kembangkan untuk memberikan kontribusi yang besar bagi penyelesaian
masalah-masalah yang dihadapi daerah. Saya tambahkan juga sedikit agar dalam
rangka mengurangi beban, agar disampaikan program PKK dicantolkan di OPD, tapi
perlu diawasi dan diselesaikan pertanggungjawabannya”, katanya.
dari keluarga dan dikelola dari, dan untuk masyarakat serta berada langsung
ditengah masyarakat, merupakan potensi yang perlu kita berdayakan dan
kembangkan untuk memberikan kontribusi yang besar bagi penyelesaian
masalah-masalah yang dihadapi daerah. Saya tambahkan juga sedikit agar dalam
rangka mengurangi beban, agar disampaikan program PKK dicantolkan di OPD, tapi
perlu diawasi dan diselesaikan pertanggungjawabannya”, katanya.
Sekda Hidayat memberikan ucapan selamat
kepada seluruh jajaran TP-PKK atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun
2017. Dari sisi kelembagaan, Perpres tersebut memperkuat posisi dan sekaligus
memberikan konsekwensi kesiapan jajaran TP-PKK dan meningkatkan kinerjanya
dalam menjalin kerjasama lintas organisasi perangkat daerah sebagai mitra
kerja.
kepada seluruh jajaran TP-PKK atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun
2017. Dari sisi kelembagaan, Perpres tersebut memperkuat posisi dan sekaligus
memberikan konsekwensi kesiapan jajaran TP-PKK dan meningkatkan kinerjanya
dalam menjalin kerjasama lintas organisasi perangkat daerah sebagai mitra
kerja.
Sejurus itu, ia pun mengimbau kepada
pimpinan OPD untuk bersikap sama dan lebih terbuka dalam pelaksanaan program
terkait dengan TP-PKK dimana pengentasan kemiskinan, membentuk keluarga
sejahtera dan mandiri juga bertaqwa kepada tuhan yang maha esa menjadi
tujuannya.
pimpinan OPD untuk bersikap sama dan lebih terbuka dalam pelaksanaan program
terkait dengan TP-PKK dimana pengentasan kemiskinan, membentuk keluarga
sejahtera dan mandiri juga bertaqwa kepada tuhan yang maha esa menjadi
tujuannya.
Baca Selengkapnya di Harian Kaili Post !!!
