reporter/ampana: budi prihartono
RANCANGAN Peraturan Daerah (Ranperda) pertangungjawaban
anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tojo Unauna (Touna) TA 2017
disetujui Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). ‘’Ini setelah bupati
menyampaikan nota pengantar Ranperda yang dibacakan Wakil Bupati Touna Admin
AS.Lasimpala. Keputusan persetujuan tersebut disampaikan seluruh fraksi dalam
rapat paripurna yang digelar di gedung sidang DPRD Rabu (4/7/2018).
anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tojo Unauna (Touna) TA 2017
disetujui Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). ‘’Ini setelah bupati
menyampaikan nota pengantar Ranperda yang dibacakan Wakil Bupati Touna Admin
AS.Lasimpala. Keputusan persetujuan tersebut disampaikan seluruh fraksi dalam
rapat paripurna yang digelar di gedung sidang DPRD Rabu (4/7/2018).
Sidang Paripurna yang dihadiri 18 anggota dewan
perwakilan rakyat daerah tersebut, dipimpin Ketua DPRD Touna, Gusnar A. Suleman
dan dihadiri Wakil Bupati Touna, Admin AS.Lasimpala,Wakil Ketua DPRD Jafar
M.Amin, Sekretaris Dewan (Sekwan)Touna, Hj. Surya, S.sos, M.Si, Kapolres Touna
AKBP Boyke Karel Wattimena, S.IK serta Forkopimda dan undangan lainnya.
perwakilan rakyat daerah tersebut, dipimpin Ketua DPRD Touna, Gusnar A. Suleman
dan dihadiri Wakil Bupati Touna, Admin AS.Lasimpala,Wakil Ketua DPRD Jafar
M.Amin, Sekretaris Dewan (Sekwan)Touna, Hj. Surya, S.sos, M.Si, Kapolres Touna
AKBP Boyke Karel Wattimena, S.IK serta Forkopimda dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Admin AS. Lasimpala menyampaiakan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan yang telah
memberikan kontribusi baik pemikiran dan saran kritikan serta masukan dalam
rangka pembahasan rancangan pertanggungjawaban APBD 2017.
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan yang telah
memberikan kontribusi baik pemikiran dan saran kritikan serta masukan dalam
rangka pembahasan rancangan pertanggungjawaban APBD 2017.
Menurutnya, koreksi dan evaluasi anggota dewan terhadap
kinerja organisasi perangkat daerah(OPD) yang disampaikan oleh masing-masing
fraksi DPRD tersebut, dimaknai sebagai koreksi yang membangun untuk menjadikan
OPD dimaksud agar lebih baik dalam memberikan pelayanan terhadap publik.
kinerja organisasi perangkat daerah(OPD) yang disampaikan oleh masing-masing
fraksi DPRD tersebut, dimaknai sebagai koreksi yang membangun untuk menjadikan
OPD dimaksud agar lebih baik dalam memberikan pelayanan terhadap publik.
Tujuannya, agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan
oleh setiap OPD tetap memegang asas akuntabilitas, efesien dalam pelaksanaan
angaran,”ujarnya.
oleh setiap OPD tetap memegang asas akuntabilitas, efesien dalam pelaksanaan
angaran,”ujarnya.
Dikatakan, pertangungjawaban pelaksanaan APBD merupakan
siklus tahunan pemerintah daerah atas laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan
ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.tahun anggaran 2017.
siklus tahunan pemerintah daerah atas laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan
ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.tahun anggaran 2017.
Selain itu juga, laporan pertanggungjawaban APBD tahun
2017 tersebut, meliputi komposisi realisasi pendapatan daerah, belanja pegawai,
belanja modal, belanja publik dan lainnya,” tambah Admin. “Saya
ucapkan terimah kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah menyetujui
Ranperda APBD 2017 ini untuk ditetapkan menjadi Perda.**
2017 tersebut, meliputi komposisi realisasi pendapatan daerah, belanja pegawai,
belanja modal, belanja publik dan lainnya,” tambah Admin. “Saya
ucapkan terimah kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah menyetujui
Ranperda APBD 2017 ini untuk ditetapkan menjadi Perda.**
