 |
Reporter: Ikhsan Madjido |
GUBERNUR Sulawesi Tengah H Longki Djanggola mengklaim kinerja pemerintahan serta
pembangunan Sulawesi Tengah dibawah kepemimpinannya berjalan sangat baik dan akuntabel.
Indikator kinerja tersebut didasarkan pada data pertumbuhan dan realisasi
keuangan pemda selama ini.
pembangunan Sulawesi Tengah dibawah kepemimpinannya berjalan sangat baik dan akuntabel.
Indikator kinerja tersebut didasarkan pada data pertumbuhan dan realisasi
keuangan pemda selama ini.
Longki menyebut pertumbuhan ekonomi 2 tahun
terakhir jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional
yang berkisar 5,07 persen.
terakhir jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional
yang berkisar 5,07 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada
tahun 2017 mencapai 7,14 persen dan tahun 2016 juga sangat tinggi yaitu
sebesar 9,98 persen. Sedang di Kawasan Timur Indonesia, pertumbuhan ekonomi
Sulteng berada di urutan ketiga di bawah Maluku Utara dan Sulawesi Selatan,”
ungkap Gubernur Longki Djanggola, Sabtu (12/1/2018).
tahun 2017 mencapai 7,14 persen dan tahun 2016 juga sangat tinggi yaitu
sebesar 9,98 persen. Sedang di Kawasan Timur Indonesia, pertumbuhan ekonomi
Sulteng berada di urutan ketiga di bawah Maluku Utara dan Sulawesi Selatan,”
ungkap Gubernur Longki Djanggola, Sabtu (12/1/2018).
Untuk triwulan I tahun 2018 yang lalu, kata
Gubernur, pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai 6,62 persen. Pencapaian ini juga
tak lepas dari peningkatan investasi baik secara nasional dan internasional
yang sangat tinggi, yang menembus nilai $ 1.085.506.372.
Gubernur, pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai 6,62 persen. Pencapaian ini juga
tak lepas dari peningkatan investasi baik secara nasional dan internasional
yang sangat tinggi, yang menembus nilai $ 1.085.506.372.
Disamping itu, PDRB Sulawesi Tengah tiap tahunnya
juga mengalami kenaikan, yang mana tahun 2016 sebesar 41,14 juta Rupiah
meningkat di tahun 2017 menjadi 45,26 juta Rupiah.
juga mengalami kenaikan, yang mana tahun 2016 sebesar 41,14 juta Rupiah
meningkat di tahun 2017 menjadi 45,26 juta Rupiah.
Lebih jauh lagi, kinerja keuangan Pemprov Sulteng
dalam lima tahun terakhir dapat terealisasi rata-rata 94 persen dengan
perincian tahun 2013 dari PAGU Rp. 2.270.586.715.082 dapat terealisasi Rp.
2.152.987.516.631, atau 94.96 persen, tahun 2014 dari PAGU Rp. 2.547.105.900.088
dapat terealisasi Rp. 2.444.292.816.727, atau 95.96 persen, tahun 2015 dari
PAGU Rp. 3.127.525.078.108 dapat terealisasi Rp. 2.953.280.683.116 atau 94,43
persen, tahun 2016 dari PAGU Rp. 3.353.717.029.665 dapat terealisasi Rp.
3.182.613.585.787, 94,90 persen, dan tahun 2017 dari PAGU Rp. 3.715.599.923.361
dapat terealisasi Rp. 3.447.193.528.554, atau 92.70 persen.
dalam lima tahun terakhir dapat terealisasi rata-rata 94 persen dengan
perincian tahun 2013 dari PAGU Rp. 2.270.586.715.082 dapat terealisasi Rp.
2.152.987.516.631, atau 94.96 persen, tahun 2014 dari PAGU Rp. 2.547.105.900.088
dapat terealisasi Rp. 2.444.292.816.727, atau 95.96 persen, tahun 2015 dari
PAGU Rp. 3.127.525.078.108 dapat terealisasi Rp. 2.953.280.683.116 atau 94,43
persen, tahun 2016 dari PAGU Rp. 3.353.717.029.665 dapat terealisasi Rp.
3.182.613.585.787, 94,90 persen, dan tahun 2017 dari PAGU Rp. 3.715.599.923.361
dapat terealisasi Rp. 3.447.193.528.554, atau 92.70 persen.
“Kinerja keuangan Pemprov Sulteng berdasarkan
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa LKPD Pemerintah Propinsi Sulawesi
Tengah selama 5 tahun berturut-turut atas hasil audit BPK-RI mendapat Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)” kata Longki.
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa LKPD Pemerintah Propinsi Sulawesi
Tengah selama 5 tahun berturut-turut atas hasil audit BPK-RI mendapat Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)” kata Longki.
Meskipun demikian, diakuinya realisasi keuangan
Pemprov Sulteng tahun 2018 mengalami penurunan dari target yang direncanakan
yaitu 97%. Jika diproyeksikan target hanya dapat mencapai 90,74 – 92 persen
atau dari PAGU sebesar Rp. 3.966.473.283.398 proyeksi realisasi hanya menyentuh
Rp. 3.626.276.846.312.
Pemprov Sulteng tahun 2018 mengalami penurunan dari target yang direncanakan
yaitu 97%. Jika diproyeksikan target hanya dapat mencapai 90,74 – 92 persen
atau dari PAGU sebesar Rp. 3.966.473.283.398 proyeksi realisasi hanya menyentuh
Rp. 3.626.276.846.312.
“Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang
terjadi tanggal 28 September 2018 turut berkontribusi membuat tidak dapat
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang sudah terprogram,” akunya.
terjadi tanggal 28 September 2018 turut berkontribusi membuat tidak dapat
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang sudah terprogram,” akunya.
Ditambah lagi ada beberapa kegiatan yang harus
diluncurkan tahun 2019 khususnya yang didanai dari DAK tahun 2018 yang sesuai
dengan Surat Menteri Keuangan No. S-702/PK/2018, tanggal 31 Desember 2018
tentang tanggapan atas laporan Kegiatan DAK fisik terdampak bencana di Sulteng.
diluncurkan tahun 2019 khususnya yang didanai dari DAK tahun 2018 yang sesuai
dengan Surat Menteri Keuangan No. S-702/PK/2018, tanggal 31 Desember 2018
tentang tanggapan atas laporan Kegiatan DAK fisik terdampak bencana di Sulteng.
Menurut Longki Djanggola instansi vertikal
memiliki peran sangat penting untuk menopang dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung dilaksanakan
kementrian dan lembaga di daerah tetapi beberapa tahun realisasi pakaian
keuangan instansi vertikal (Kementerian/Lembaga) di Sulteng sangat lemah
seperti pada tahun tahun 2018, terdapat anggaran sebesar 1,44 Triliun Rupiah
yang dikembalikan ke Kas Negara.
memiliki peran sangat penting untuk menopang dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung dilaksanakan
kementrian dan lembaga di daerah tetapi beberapa tahun realisasi pakaian
keuangan instansi vertikal (Kementerian/Lembaga) di Sulteng sangat lemah
seperti pada tahun tahun 2018, terdapat anggaran sebesar 1,44 Triliun Rupiah
yang dikembalikan ke Kas Negara.
“Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah,
saya sangat menyayangkan hal ini terjadi. Serapan dana APBN melalui
instansi vertikal di daerah yang serapannya rendah dan hal tersebut merupakan
tanggungjawab kementerian/lembaga,” tegasnya.
saya sangat menyayangkan hal ini terjadi. Serapan dana APBN melalui
instansi vertikal di daerah yang serapannya rendah dan hal tersebut merupakan
tanggungjawab kementerian/lembaga,” tegasnya.
Gubernur meminta kepala Instansi Vertikal di
Propinsi Sulawesi Tengah dapat menjalankan dengan baik program dan kegiatan
yang sudah diprogramkan sehingga serapan anggaran yang ditetapkan dapat lebih
maksimal dan manfaatnya sangat besar untuk ekonomi masyarakat.**
Propinsi Sulawesi Tengah dapat menjalankan dengan baik program dan kegiatan
yang sudah diprogramkan sehingga serapan anggaran yang ditetapkan dapat lebih
maksimal dan manfaatnya sangat besar untuk ekonomi masyarakat.**
