 |
Sumber: Humas Tolitoli
|
UNTUK memberikan pemahaman tentang perlindungan konsumen kepada para pelaku
usaha di Kabupaten Tolitoli, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli
melaksanakan edukasi dan sosialisasi Perlindungan Konsumen pada Rabu pagi (19/6/2019)
di Terminal Susumbolan Tolitoli.
usaha di Kabupaten Tolitoli, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli
melaksanakan edukasi dan sosialisasi Perlindungan Konsumen pada Rabu pagi (19/6/2019)
di Terminal Susumbolan Tolitoli.
Edukasi dan sosialisasi yang diikuti oleh para pedagang pasar ini
dibuka oleh Wakil Bupati Tolitoli Hi. Abdul Rahman Hi. Budding.
dibuka oleh Wakil Bupati Tolitoli Hi. Abdul Rahman Hi. Budding.
Kepala Bidang Perlindungan Konsumen
Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli
Jumriah, S.Sos dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan
kegiatan ini selain untuk memahami perlindungan konsumen juga untuk
meningkatkan kesadaran dab bersikap jujur serta bertanggung jawab dalam
menjalankan usahanya secara propesional, mengedapkan etika bisnis, tertib mutu
dan tertib ukur sehingga barang maupun jasa yang beredar di pasaran semakin
berkualitas.
Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli
Jumriah, S.Sos dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan
kegiatan ini selain untuk memahami perlindungan konsumen juga untuk
meningkatkan kesadaran dab bersikap jujur serta bertanggung jawab dalam
menjalankan usahanya secara propesional, mengedapkan etika bisnis, tertib mutu
dan tertib ukur sehingga barang maupun jasa yang beredar di pasaran semakin
berkualitas.
 |
Sementara itu Wakil Bupati Tolitoli Hi. Abdul Rahman Hi. Budding
sebelum membuka kegiatan ini dalam sambutannya mengatakan perlindungan konsumen
pada dasarnya menyangkut berbagai kepentingan sehingga penyelenggaraannya perlu
dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu sehingga diharapkan melalui edukasi
perlindungan konsumen, para konsumen dan pelaku usaha dapat semakin memahami
hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang
berlaku.
Wakil Bupati berharap bila terdapat permasalahan antara konsumen dan
pelaku usaha dapat dimediasi melalui jalur perdata, namun penyelesaian sengketa
antara konsumen dengan pelaku usaha secara pidana diselesaikan melalui Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen atau penyidik Kepolisian.
pelaku usaha dapat dimediasi melalui jalur perdata, namun penyelesaian sengketa
antara konsumen dengan pelaku usaha secara pidana diselesaikan melalui Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen atau penyidik Kepolisian.
Soaialisasi disampaikan oleh nara sumber dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.**
Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.**
