Pasca bencana alam di kota Palu, masih menyisahkan berbagai polemik. Utamanya pada sektor perekonomian.
Bencana alam mengakibatkan terpuruknya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kota Palu. Utamanya warga penyintas yang masih hidup di shelter maupun Hunian Sementara (Huntara) .
Menyikapi hal itu, ketua Komisi B DPRD Palu, Ridwan Basatu melalui via whats app, Kamis (17/10/2019) mengungkapkan, bahwa menjelang pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Palu tahun 2020 yang akan dibahas pada bulan November mendatang, meminta kepada pemerintah kota Palu untuk memprorioritaskan program-program bagi penyintas.
Dia berharap kepada Pemerintah kota Palu untuk mengenyampingkan semua program yang sifatnya tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Khususnya menyangkut pembangunan infrastruktur seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana alam bagi para penyintas, harus tepat sasaran. Hal itu diharapkan agar kedepannya, perekonomian mereka kembali pulih seperti sedia kala.
“Agar perekonomian keluarga kita yang ada di tenda pengungsian maupun Huntara kembali pulih, kuncinya seluruh program pemerintah harus jelas dan tepat sasaran, ” jelasnya.
Menurutnya, upaya tersebut berguna dalam mengantisipasi terjadinya defisit anggaran. Karena pada tahun 2020 mendatang, terdapat beberapa program pembiayaan yang wajib di anggarkan. Misalnya untuk pembiayaan pilkada.
“Pasca bencana alam, pendapatan Asli Daerah kita mengalami penurunan. Olehnya pemerintah kota Palu harus pintar-pintar menyusun anggaran. Banyaknya kegiatan yang akan dibiayai. Seperti pilkada dan utamanya para korban bencana. Pemkot Palu harus mendahulukan hal ini,” tegasnya.
Reporter: Firmansyah Lawawi
